Rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah masih menjadi permasalahan di bidang perumahan dan permukiman di Indonesia yang belum dapat diatasi secara tuntas. Untuk mewujudkan hak masyarakat dalam memiliki hunian yang layak huni, pemerintah melakukan penyelenggaraan perumahan dengan memberikan berbagai kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat melalui berbagai macam program di bidang perumahan dan permukiman, salah satunya yakni Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tanggal 29 april 2015 yang mana 70% pembangunannya ditujukan untuk MBR. Capaian rumah layak huni yang terbangun sejak tahun 2015 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dan mencapai 1.000.000 unit.  Berbagai pihak pengembang turut serta dalam menyediakan rumah dalam Program Sejuta Rumah termasuk PT Perumnas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan menjadi pelopor pembangunan perumahan skala besar untuk masyarakat menengah kebawah. Salah satu pembangunan yang dilakukan Perumnas dalam Program Sejuta Rumah adalah Perumnas Jeruksawit Permai oleh Perumnas Cabang Solo yang berlokasi di Kelurahan Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil pengadaan perumahan Perumnas Jeruksawit Permai dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penelitian ini bersifat Kuantitatif dengan teknik analisis skoring, pembobotan dan analisis deskriptif yang mana data diperoleh melalui penyebaran kuisioner, wawancara, observasi dan survei data sekunder.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pembangunan Perumnas Jeruksawit Permai dalam memenuhi kebutuhan hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah sesuai meskipun belum maksimal. Dimana penerima bantuan KPR bersubsidi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 3 Tahun 2014, pembangunan perumahan mampu memenuhi prioritas MBR dalam kepemilikan rumah, kondisi rumah dan lingkungan perumahan telah layak huni dan telah terlayani oleh mayoritas sarana dan prasarana lingkungan. Beberapa hal yang kurang sesuai pada kelayakhunian lingkungan perumahan juga masih dapat ditanggulangi sehingga tidak terlalu berdampak bagi penghuni.  Namun, keterjangkauan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya terpenuhi karena persentase suku bunga yang tidak selaras dengan ketentuan sehingga 37?ri penerima bantuan besar cicilan rumahnya melebihi 30?ri besar penghasilan per bulan.