Ketentuan impunitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diberikan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sebagai bagian dari ketentuan hukum pajak terkait tindak pidana di bidang perpajakan, dapat ditelaah dari perspektif analisis ekonomi dalam hukum, dengan elemen utamanya yaitu prinsip nilai (values), prinsip...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span xss=removed>FITRIANDI, S352008014, </span></b><b><span lang="IN" xss=removed>TANGGUNG JAWAB</span></b><b><span xss=removed>...

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum bagi pihak peminjam nama dan pemberi nama akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi pinjaman online; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi...

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penegakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip good governance. Penelitian ini menganalisis...

<p class="MsoNormal" xss=removed>Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam perspektif keadilan ekologis dan merumuskan model pengaturan ideal pengelolaan air minum...

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE...

Pemilu anggota DPR-DPRD di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Namun Saat ini calon anggota DPR-DPRD belum mendapatkan jaminan Access to justice secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kondisi ini mengakibatkan calon anggota DPR-DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya ketika...

<h1 xss=removed><a name="_Toc172734497"><span lang="IN">ABSTRAK</span></a><span lang="IN"><o></o></span></h1><p class="MsoListParagraph" xss=removed><b><span...

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kedudukan kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului PPJB serta mengevaluasi eksistensi kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului dengan PPJB ketika memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait implementasi kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta serta optimalisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta terkait faktor yang menjadi penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta.Jenis penelitian yang digunakan yaitu...