Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Independensi Kehakiman; Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian Hakim; Dewan Perwakilan Rakyat.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji mekanisme serta keabsahan yuridis pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta mengidentifikasi implikasi ketatanegaraannya terhadap independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) di...
Syahma Taufiqul Hakim
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Tata Ruang, Pertanian, Lahan
Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Magelang
MUKHAMMAD BILAL AKBAR, E0019300, ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum dan mengidentifikasi kendala dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Magelang. Menggunakan metode penelitian...
Mukhammad Bilal Akbar
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Surat Palilah Griya Pasiten; Hukum Agraria; Kedudukan Hukum; Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Surat Palilah Griya Pasiten di Kawasan Baluwarti Dalam Hukum Pertanahan Nasional
Surat Palilah Griya Pasiten merupakan instrument penguasaan tanah yang masih digunakan di lingkungan Keraton Surakarta, namun kedudukan hukumnya pada sistem hukum pertanahan nasional belum memiliki kejelasan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan hukum Surat Palilah Griya Pasiten serta perlindungan hukum bagi pemegangnya...
Pramandini Amara Dipta
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Sidang tahunan, Revitalisasi, Kewenangan, MajelisPermusyawaratan Rakyat
REVITALISASI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI SIDANG TAHUNAN GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA NEGARA
ABSTRAKMartuli, T312202019, Revitalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Sidang Tahunan Guna Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Negara. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.“Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi dilakukannya revitalisasi kewenangan Majelis Permusyawaratan...
Martuli
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
revitalisasi, sistem pemidanaan, tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara, Pancasila, paradigma pemidanaan.
REVITALISASI PENGUATAN SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA
AbstrakHulman Siregar, T311908027, Revitalisasi Penguatan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Promotor: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Co-Promotor: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,...
Hulman Siregar
Disertasi
Solo-Fak. Hukum-2026
Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran tanah, Sertipikat. National Land Agency, Land Registration, Certificates.
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
ABSTRAK MIRSA LISTYADHANI PRATIWI. S352202025. Tesis. 2025. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian (tesis) ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang prinsip kehati-hatian sudah dijabarkan dalam...
Mirsa Listyadhani Pratiwi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Alat Bukti Surat, Asas Bewijskracht, Putusan Bebas, Terdakwa, Tindak Pidana Perdagangan Orang
TELAAH KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT YANG DIHADIRKAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti surat yang dihadirkan terdakwa di persidangan dalam pembuktian perkara perdagangan orang berdasarkan asas bewijskracht dan keterkaitannya dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan...
Naufarizky Aisha Andika Putri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Hak Moral; AI Training; Generative Output; Impersonasi Digital; Platform Streaming Digital
PERLINDUNGAN HAK MORAL MUSISI ATAS PEMANFAATAN KARYA DALAM AI TRAINING DAN GENERATIVE OUTPUT KECERDASAN BUATAN TANPA IZIN DI PLATFORM SPOTIFY: ANALISIS NORMATIF KASUS BAND POLKA WARS
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam industri musik memunculkan fenomena hukum baru berupa pemanfaatan identitas artistik musisi tanpa izin melalui proses AI Training dan Generative Output. Penelitian ini mengkaji kualifikasi pelanggaran hak moral musisi dalam kedua tahap tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...
Syaiful Qisti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Business Judgment Rule, Direksi, Fiduciary Duty, Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban Direksi Atas Pelanggaran Fiduciary Duty Berdasarkan Business Judgment Rule (Studi Kasus Enron Corporation dan PT Asuransi Jiwasraya)
Penelitian ini menganalisis dua permasalahan, pertama bentuk pelanggaran prinsip fiduciary duty yang dilakukan oleh direksi dalam kasus Enron Corporation dan PT asuransi Jiwasraya. Kedua, dapat diterapkan tidaknya business judgment rule terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kasus Enron Corporation dan PT asuransi Jiwasraya. Penelitian ini...
Muhammad Ilham Bintang
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perbuatan hukum, Tanggung jawab hukum
AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN PARA PIHAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan para pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat...
Muhammad Arfananda Ghifari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Next
  • Last
© 2026 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss