Independensi Kehakiman; Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian Hakim; Dewan Perwakilan Rakyat.
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji mekanisme serta keabsahan yuridis pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta mengidentifikasi implikasi ketatanegaraannya terhadap independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) di...
Syahma Taufiqul Hakim
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Tata Ruang, Pertanian, Lahan
MUKHAMMAD BILAL AKBAR, E0019300, ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum dan mengidentifikasi kendala dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Magelang. Menggunakan metode penelitian...
Mukhammad Bilal Akbar
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Surat Palilah Griya Pasiten; Hukum Agraria; Kedudukan Hukum; Perlindungan Hukum
Surat
Palilah Griya Pasiten merupakan instrument penguasaan tanah yang masih
digunakan di lingkungan Keraton Surakarta, namun kedudukan hukumnya pada sistem
hukum pertanahan nasional belum memiliki kejelasan. Kondisi tersebut
menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan hukum Surat Palilah Griya
Pasiten serta perlindungan hukum bagi pemegangnya...
Pramandini Amara Dipta
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Sidang tahunan, Revitalisasi, Kewenangan, MajelisPermusyawaratan Rakyat
ABSTRAKMartuli, T312202019, Revitalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Sidang Tahunan Guna Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Negara. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.“Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi dilakukannya revitalisasi kewenangan Majelis Permusyawaratan...
Martuli
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
revitalisasi, sistem pemidanaan, tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara, Pancasila, paradigma pemidanaan.
AbstrakHulman Siregar, T311908027, Revitalisasi
Penguatan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemulihan
Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Promotor: Prof.
Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.,
Co-Promotor: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. Disertasi Program
Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,...
Hulman Siregar
Disertasi
Solo-Fak. Hukum-2026
Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran tanah, Sertipikat.
National Land Agency, Land Registration, Certificates.
ABSTRAK
MIRSA
LISTYADHANI PRATIWI. S352202025. Tesis. 2025. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian
(tesis) ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang prinsip
kehati-hatian sudah dijabarkan dalam...
Mirsa Listyadhani Pratiwi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Alat Bukti Surat, Asas Bewijskracht, Putusan Bebas, Terdakwa, Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti surat yang dihadirkan terdakwa di persidangan dalam pembuktian perkara perdagangan orang berdasarkan asas bewijskracht dan keterkaitannya dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan...
Naufarizky Aisha Andika Putri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Hak Moral; AI Training; Generative Output; Impersonasi Digital; Platform Streaming Digital
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam industri musik memunculkan fenomena hukum baru berupa pemanfaatan identitas artistik musisi tanpa izin melalui proses AI Training dan Generative Output. Penelitian ini mengkaji kualifikasi pelanggaran hak moral musisi dalam kedua tahap tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014...
Syaiful Qisti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Business Judgment Rule, Direksi, Fiduciary Duty, Pertanggungjawaban.
Penelitian ini menganalisis dua permasalahan, pertama bentuk pelanggaran
prinsip fiduciary duty yang dilakukan oleh direksi dalam kasus Enron Corporation
dan PT asuransi Jiwasraya. Kedua, dapat diterapkan tidaknya business judgment
rule terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kasus Enron Corporation dan PT
asuransi Jiwasraya.
Penelitian ini...
Muhammad Ilham Bintang
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perbuatan hukum, Tanggung jawab hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat
hukum dan tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan
akta jual beli yang tidak sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan
para pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat...
Muhammad Arfananda Ghifari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026