Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum kriminalisasi dalam Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara di tengah kebijakan hilirisasi mineral nasional, serta menganalisis benturan norma antara perlindungan kegiatan usaha pertambangan dan hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan...

Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang digunakan untuk memberikan penguasaan hak milik atas tanah kepada warga negara asing melalui nama warga negara Indonesia. Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun masih ditemukan dalam...

Ulung Ajubah Tri Atmojo, Sapto Hermawan, Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2026. PELANGGARAN WEWENANG OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA IZIN PEMILIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 379 K/PID/2021). Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses hukum acara pidana pada perkara tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat atas nama Thomas Trikasih Lembong. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan merumuskan konsep ideal pelayanan sertipikat elektronik yang memenuhi asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh...

Pendaftaran tanah merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum pertanahan nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketertiban administrasi pertanahan. Namun, sistem publikasi negatif dengan unsur positif yang berlaku di Indonesia belum mampu menjamin kepastian hukum secara final karena sertifikat hak atas...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan akta Notaris yang tidak tercatat dalam buku daftar akta (Repertorium) sebagai alat bukti, serta mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul terhadap Notaris/PPAT akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pencatatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum dan kepastian hukum para pihak yang bersengketa yang termuat dalam Putusan Nomor...

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk munculnya praktik prostitusi online sebagai bentuk kejahatan berbasis digital. Prostitusi online dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial,...

Penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa ketimpangan penguasaan tanah, keterbatasan ketersediaan lahan, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan di bidang pertanahan. Dalam rangka menjawab permasalahan...