Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Pertanggungjawaban Hukum, Dewan Komisaris, Direksi, Fiduciary Duty
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PELANGGARAN DIREKSI TERHADAP DOKTRIN FIDUCIARY DUTY PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan No: 321/Pdt.G/2013/PN JKT Sel)
<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis terkait dengan kewajiban hukum Dewan Komisaris dalam pengurusan Perseroan Terbatas serta pertanggungjawabannya atas pelanggaran Direksi...
Aufa Wira Prakasa
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Anak Korban, Tindak Pidana Persetubuhan, Viktimologi
Peran Anak Korban dalam Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Boyolali (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Byl)
<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Boyolali serta mengidentifikasi peran Anak Korban dalam Tindak...
Jeny Rahmadani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Kecerdasan Buatan Generatif
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELATIHAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) GENERATIF
<p>Kecerdasan buatan generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang dapat menggenerasikan sebuah karya baru. Layaknya kecerdasan buatan pada umumnya, kecerdasan buatan generatif juga perlu dilatih terlebih dahulu. Sebuah isu hukum muncul dalam tahap pelatihan ini, dimana...
Nathanael Goklas Hamonangan
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
LPBBTI Ilegal, Perjanjian Pendanaan, Syarat Sah Perjanjian
Kewajiban Pemenuhan Prestasi Atas Perjanjian Pendanaan Melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Ilegal
Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum berupa keabsahan perjanjian pendanaan melalui layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) ilegal dan akibat hukum pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat...
Aditya Wisnu
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Akibat Hukum, Hukum Perdata
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi Putusan Nomor 217/PDT/2021/PTPBR)
<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>REYNA VIRGINIA, E0021385, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT...
Reyna Virginia
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Produk Impor, Prinsip National Treatment, Sertifikasi Halal, WTO
Penerapan Prinsip National Treatment dalam Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Impor di Indonesia
Penelitian ini menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal bagi produk domestik dan produk impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia dan kesesuaian kebijakan tersebut terhadap prinsip National Treatment dalam kerangka WTO. Analisis dilakukan terhadap penerapan prinsip National Treatment dalam rezim...
Salsabila Nur Fatikha
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Restitusi
PERANAN HAKIM DALAM PEMENUHAN PERLINDUNGAN KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PEMBERIAN RESTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN. Blp)
<p>Penelitian hukum ini menganalisis mengenai peranan hakim dalam memenuhi perlindungan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberian restitusi. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam melindungi hak yang dimiliki korban serta pertimbangan hakim dalam...
Radyatama Arkan Cahyo Syahputro
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Churchill Mining, ICSID, investasi asing, pertambangan, BIT, UU Minerba, resentralisasi perizinan.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN ICSID TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTASI ASING DI INDONESIA PADA KASUS CHURCHILL MINING PLC. DALAM KERANGKA BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT)
Kasus Churchill Mining Plc. melawan Pemerintah Indonesia di hadapan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menjadi titik krusial dalam dinamika hukum investasi asing, khususnya di sektor pertambangan Indonesia. Sengketa ini berawal dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat entitas lokal mitra Churchill...
Rafina Wiyanti Hanafiah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Politik Hukum, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, HAM.
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
Puteri Chintami Oktavianti, Sunny Ummul Firdaus, Pujiyono Suwadi, 2025, POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, sudah seharusnya hal ini menjadi faktor...
Puteri Chintami Oktavianti
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Arisan Online, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Pemulihan Aset
Proyeksi Pemulihan Aset Melalui Konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Arisan Online
<div class="page" title="Page 17" xss=removed><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemulihan aset terhadap korban penipuan investasi...
Risma Aprilia Hidayatul Laeliyah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
  • Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss