Pornografi balas dendam/revenge porn adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan pengaturan tindak pidana revenge porn melalui perbandingan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Australia. ...

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pendekatan restorative justice. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat....

NUR AHMAD RIDWAN. S352202032. 2024. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENETAPAN NOMOR 423/PDT.P/PN.JKT.UTR TERHADAP SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA PANCASILA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas...

Penyelesaian sengketa perdagangan Internasional khususnya dispute & trade settlement melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem perdagangan internasional. Dengan peraturan dan keterbatasan yang telah ditetapkan akibat pandemi, sistem penyelesaian sengketa dispute & trade settlement...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu predatory pricing yang pricing yangdilakukan oleh pelaku usaha di e-commerce Shopee melalui fitur flash sale serta peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang dalam melakukan...

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span xss=removed>BENEDICTUS RYAN PUTRA PANGESTU. E0019076. <a name="_Hlk166661540">ANALISIS YURIDIS PENGARUH <i>CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY</i> (CBDC) TERHADAP KEBIJAKAN...

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan analisis kebijakan pemerintah terhadap anak berhadapan hukum(abh) dalam pemenuhan hak-hak anak. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus anak di Indonesia saat ini belum diselesaikan dengan mengutamakan hak-hak anak kedepannya. Beberapa anak diberikan sanksi penjara dan disatukan oleh...

<h1 align="center" xss=removed><a name="_Toc173876442"><span lang="IN">ABSTRAK</span></a><span lang="IN"><o></o></span></h1><p class="MsoNormal"><span...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menilai dampak kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia....