Legislasi lingkungan hidup telah signifikan berkembang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dianggap lengkap sebab didominasi prinsip yang diadopsi melalui perjanjian internasional seperti asas in dubio pro natura. Namun permasalahan krusialnya adalah, beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia lingkungan hidup telah...

<p>Penelitian ini mengkaji problematika hukum yang timbul dari interaksi antara prinsip Jurisdictional Immunity negara dengan norma Jus Cogens, khususnya dalam upaya penegakan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Meskipun Jurisdictional Immunity melindungi negara dari gugatan di...

<p class="MsoNormal" xss=removed><i><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan dan pelatihan kerja terhadap pelaku anak dalam kasus kekerasan terhadap...

<p> ...

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, terutama di daerah berkembang seperti di Kabupaten Wonogiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah,...

<p><span xss=removed>Penelitian ini mengkaji dan mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan tindakan licik dan tipu daya dalam Hukum Humaniter Internasional, serta menganalisis implikasi dari celah tersebut untuk merumuskan pendekatan yang dapat memberikan solusi terhadap kekosongan...

Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli merupakan kehendak para pihak yang dibuat oleh notaris akan tetapi jika salah satu pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu developer sebagai penjual memposisikan ketidakpastian konsumen pemilik PPJB lunas dan tidak lunas untuk memperoleh haknya. Mengacu pada undang-undang kepailitan pada Pasal...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SLIK OJK sebagai alat bukti dalam permohonan PKPU dan perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan SLIK OJK sebagai alat bukti pada pembuktian persidangan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atas penggunaan SLIK OJK sebagai alat...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disebut dengan Perja 15/2020) mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dengan berupaya...

Azhari Anggita Febriani. 2024. E0020098. PERAN MEDIATOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Penulisan Hukum (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam melindungi hak-hak pekerja...