Meluasnya aktivitas ekstraksi nikel ke pulau-pulau kecil menimbulkan kerusakan ekosistem karena pulau kecil memiliki daya dukung terbatas serta terdiri atas kawasan hutan, perairan, laut, dan ruang hidup masyarakat yang saling terhubung. Persoalan tersebut tampak di Pulau Wawonii ketika aktivitas ekstraksi tetap...

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi surat gugatan yang mengalami inkonsistensi kualifikasi gugatan, serta mengidentifikasi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amar gugatan ditolak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang...

Aufaiz Dzulfaqor Ro’id, 2025, S362408019. Harmonisasi Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Penipuan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan predicate crime penipuan di Indonesia...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah aset antara PT Kereta Api Indonesia (Persero)dan penerima sewa serta menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan...

ABSTRAK Siti Muslimah, Emmy Latifah, Pujiyono, 2026. Harmonisasi Hukum Ketentuan Standardisasi Halal antara Aturan World Trade Organization (WTO)  dengan  Hukum Nasional , Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum...

Maraknya pelanggaran hak cipta di era digital melalui komersialisasi video cover lagu tanpa izin telah menjadi fenomena hukum yang sering terjadi. Kerap kali fenomena ini terjadi dapat membuat sengketa yang penyelesaiannya melalui pengadilan dan salah satu contohnya terjadi pada Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian ini bertujuan...

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan implementasinya dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg. Anak korban kekerasan fisik merupakan kelompok yang rentan mengalami kerugian fisik,...

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024...

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menimbulkan persoalan hukum yang serius berupa belum tersedianya perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemberi dana ketika penyelenggara tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi. POJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai instrumen regulasi utama belum mengatur secara memadai mekanisme...

Urgensi penerapan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam merancang regulasi daerah menjadi titik tolak penelitian ini, mengingat pentingnya efektivitas hukum dan dampaknya bagi masyarakat, sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan hadir sebagai...