Penelitian ini membahas efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Hiburan, khususnya dalam penyelenggaraan konser musik. Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi...

Kecerdasan Buatan dan Perdagangan Internasional: Sebuah Lanskap Baru yang Membutuhkan Pengaturan Lebih Lanjut

Meningkatkan Peranan Hukum Islam sebagai Living Law dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan Melalui Omnibus Law guna Mewujudkan Hukum Perundang-Undangan Kepemiluan yang Baik

Vincentius Farel Oveno Shannon, 2025. E0021457, PROBLEMATIKA HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI RISK MINIMIZER TERHADAP BANK DALAM RESOLUSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTORKEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  Penelitian hukum ini bertujuan untuk...

ASHYAH AZZAHRA, E0021071, ASPEK HUKUM POSISI DOMINAN PELAKU USAHA BERBASIS PLATFORM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi persaingan usaha di Indonesia dalam mengatur pelaku usaha berbasis platform. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis...

<p>Sejak era reformasi, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam struktur bisnisnya dengan perusahaan memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang No. 40 Tahun...

Penelitian ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan terkait dengan hukum pidana pada regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia dan Denmark. Penelitian ini juga bermaksud menemukan kelebihan dan kekurangan dari kedua regulasi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan....

<p>Hutan merupakan sumber daya alam penting yang memiliki peran ekologis dan ekonomis bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, maraknya praktik illegal logging telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan, termasuk di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Padangan,...

<p class="Default" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah, termasuk pula WNI  yang melaksanakan perkawinan campuran. Untuk dapat memiliki hak atas tanah, WNI yang mempunyai pasangan Warga Negara...