<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam penerapan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menjadi hal krusial<span...

<p xss=removed><span xss="removed">Vera...

Penelitian ini bertujuan menganalisis komparasi atau perbandingan antara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada perkara class action normalisasi sungai ciliwung. Hakim Pengadilan Tinggi DKI didalam putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI menyatakan menguatkan putusan Pengadilan...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>David Anggara Putra, 302102001, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Di Kota...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia guna mengoptimalisasi hak kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Adapun poin yang menjadi...

Sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan primer manusia. Salah satu kebutuhan itu adalah mengenai papan atau rumah/tempat tinggal. Hal ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan...

Dampak buruk perubahan iklim telah menimbulkan kekhawatiran global bagi kondisi bumi saat ini dan untuk masa depan. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan oleh setiap negara para pihak dalam Paris Agreement yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Urgensi dari penelitian ini mengaitkan keterlibatan kebijakan...

Abudzar Al Gifari. S332102004. 2024. “Diskresi Kepolisian Dalam TindakPidana Korupsi di Polres Kota Bima Dalam Perspektif Rule Of Law”. Tesis.Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas MaretPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapandiskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia,...

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui berbagai pintu kelembagaan dalam mekanisme pengawasan preventif (executive preview) seperti prosedur harmonisasi, evaluasi dan/atau fasilitasi menimbulkan berbagai problematika salah satunya adanya dualisme dan tarik-ulur kewenangan. Tulisan ini akan mengelaborasi relasi kewenangan...

PRIANKA FADHIL ARMANDO. S352202036. 2024. SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DI KOTA BANDUNG. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan sistem Self...