Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum beserta Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat...

Fokus utama penelitian ini bertumpu pada adanya kekaburan serta kekosongan regulasi terkait akuntabilitas hukum pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam membedakan antara kerugian sebagai risiko bisnis dan kerugian akibat kesalahan hukum. Regulasi yang ada belum mampu...

Salsabila Khairunnisa, Burhanudin Harahap, Arsyad Aldyan, 2026. S352408033. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK ANAK BIOLOGIS DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 114/PDT.P/2025/PA.BI). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak...

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki karakteristik teknis dan kompleks, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada alat bukti elektronik serta keterangan ahli. Keterangan ahli (zakundige) menjadi alat bukti yang penting untuk menjelaskan...

Mengetahui dan memahami bagaimana Efektifitas Tugas Yayasan Nazhir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dalam mengelola Banda Wakaf Masjid Agung Semarang sesuai dengan peruntukan wakaf, dan lebih memahami faktor penghambat dalam mengelola Banda Wakaf Masjid Agung Semarang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dan hak terdakwa untuk membela diri dalam proses peradilan pidana, serta mengkaji kedudukan pengakuan dan pemberian santunan oleh terdakwa kepada anak korban sebagai faktor yang meringankan pidana dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Skt. Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai perwujudan sistem pemidanaan yang humanis dan individual. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan...

Laeticia Azzahra Putri Indarto. 2025. TELAAH VISUM ETREPERTUM PSYCHIATRICUM SEBAGAI DASARPERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN PENUNTUTAN TIDAKDAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (StudiPutusan Nomor103/Pid.B/2024/PN Ckr). Penulisan Hukum (Skripsi).Fakultas Hukum Universitas Sebelas...

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, khususnya terkait pemberatan pidana 1/3 sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Narkotika, serta hambatan...

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak sebagai pelaku sekaligus korban (double status) melalui perspektif viktimologi. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika umumnya...