Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep blockchain sebagai sistem verifikasi e-meterai kontrak digital di Indonesia beserta keterikatannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat...

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki prinsip pemisahan harta kekayaan dimana prinsip tersebut menegaskan perbedaan tanggung jawab perusahaan dengan tanggung jawab pribadi pengurusnya. Pada prinsipnya, tanggung jawab atas kerugian hingga kepailitan perseroan dibebankan kepada perseroan itu sendiri. Namun, dalam kondisi tertentu...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum Pemberi Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman yang wanprestasi dalam hal ini adalah gagal bayar dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan alternatif solusi yang diberikan Penyelenggara dalam upaya meminimalisasi risiko...

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut adanya mekanisme hukum yang bersifat khusus guna menjamin efektivitas pemberantasannya. Salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum positif Indonesia adalah pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999...

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunungkidul serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini...

Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan tenaga kerja sebagai penggerak utama sekaligus pihak yang berhak atas kesejahteraan yang adil dan layak, sehingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi suatu keharusan. PKWT memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, namun...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kabupaten Sragen terhadap perubahan tata ruang kawasan pertanian berbasis ketahanan pangan serta mengevaluasi hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan berbasis ketahanan pangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dari sistem penegakan Electronic Traffic Law Enforcement terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar yang terjadi yang berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan...

Harin Adie Tama. 2026. E0022208. STUDI KOMPARATIF REGULASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN INDONESIA DAN BELANDA : IMPLIKASI TERHADAP PELINDUNGAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Laporan resmi Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah tindak pidana yang terjadi secara nasional pada...

Adelia Choirunisa. 2026. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI LPSK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN  RESTITUSI  KORBAN  ANAK  PADA  PERKARAPERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Ckr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis...