ZAHWA NOLLA MAULIDA, E0022473, 2026, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 133 KUHAP dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana aborsi (abortus provocatus) serta mengkaji kedudukan keterangan ahli farmasi, ahli kandungan, dan ahli kedokteran forensik ditinjau dari parameter bewijskracht (kekuatan pembuktian) dan bewijs minimum (batas minimum pembuktian)....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran juru bahasa isyarat dalammemenuhi prinsip due process dan fair trial bagi korban anak penyandangdisabilitas sensorik serta terdakwa tuna rungu-tuna wicara dan mengkaji kehadiran juru bahasa isyarat mampu menjamin hak partisipasi komunikasi yang setara dan efektif bagi korban dan terdakwa penyandang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Yyk dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat setelahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus,...

Muhammad Asshiddiqi Azhari. 2026. DISSENTING OPINION DALAM MUSYAWARAH HAKIM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERBAIKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 30/PID.TPK/2021/PT DKI DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 942 K/PID.SUS/2022). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan ahli farmasi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan tindak pidana sediaan farmasi tanpa izin yang dilakukan oleh anak, serta menelaah penilaian hakim terhadap kecukupan alat bukti dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla. Penelitian ini merupakan...

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas kekerasan seksual terhadap anak di era digital, khususnya child grooming yang beroperasi melalui manipulasi emosional untuk tujuan eksploitasi. Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengkualifikasikan child grooming sebagai delik tersendiri, sehingga pengaturan yang...

Penelitian ini mengkaji praktik persengkongkolan untuk mendapatkan informasi kerahasiaan perusahaan pada Putusan KPPU Nomor : 08/KPPU-L/2024. Persegkongkolan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bwrsangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Jap dengan ketentuan hukum acara perdata dan akibat hukum dari penggabungan gugatan tersebut terhadap kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor...

Penelitian ini membahas potensi legalitas kripto sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia dalam kerangka aturan hukum yang berlaku dan asas kebebasan berkontrak. Meskipun cryptocurrency berkembang pesat secara global dan diakui sebagai aset digital, di Indonesia, kripto masih berstatus sebagai komoditas yang diperdagangkan...