Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat perjanjian waralaba serta tantangan dan permasalahan hukum terkait penggunaan teknologi blockchain pada pendaftaran merek. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan teknologi blockchain...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pertimbangan hakim Visum et repertum yang dibuat dokter umum dan dokter forensik kehakiman hasil ekshumasi perkara pembunuhan ditinjau dari doktrin pembuktian bewijskracht, dengan studi kasus pada Putusan Nomor...

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak konstitusional atas informasi serta menganalisis secara yuridis-konstitusional benturan antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dengan perlindungan hak fundamental warga negara atas...

<div xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kewajiban pengungkapan keberlanjutan dalam perjanjian investasi startup di Indonesia dan pengaruh klausul kewajiban pengungkapan ...

Praktik layanan pinjaman online tanpa agunan fisik menghadirkan risiko hukum tersendiri, sering kali terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur oleh pihak penyelenggara sebagai instrumen penagihan utang yang agresif ketika terjadi gagal bayar. Hal ini memunculkan ketidakjelasan mengenai kedudukan...

Pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan kegiatan kerja produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya tak lepas dari problematika yang menarik untuk dielaborasi. Pemberian premi secara gamblang diatur dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang...

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak perusahaan BUMN berbentuk Persero dalam perkara kepailitan serta perlindungan hukum bagi kreditur ketika permohonan pailit terhadap anak perusahaan tersebut ditolak. Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian...

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki dampak diberbagai bidang. Di Indonesia, pengaturan masa daluwarsa mengacu pada KUHP dikarena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara khusus mengenai masa daluwarsa dan dapat menjadi celah bagi...

<div xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan alat bukti petunjuk dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung ketika mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 626 K/Pid/2022. Penelitian ini juga menilai kesesuaian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kehadiran dokter ahli kedokteran forensik dalam pembuktian perkara kekerasan terhadap anak yang berakibat kematian dan akibat hukum ahli kedokteran forensik menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan terhadap anak yang berakibat kematian. Penelitian ini merupakan...