<p>ANALISIS PRINSIP KEMANDIRIAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN ETIKA PROFESI NOTARIS</p><p>Oleh : Agus Supriyanto*</p><p>ABSTRAK </p><p><br></p><p>Tesis ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang jabatan...

SURYA BARINDI. E0017454. 2024. KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG DIBERHENTIKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. (Studi Kasus Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kedudukan hukum anggota Komisi Pemilihaan Umum yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyediaan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau nondoctrial research untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data...

<p xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pertimbangan hakim dan akibat yang ditimbulkan dalam perkara pergantian kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg.</p> <p...

<p>ABSTRAK</p><p>MUHAMMAD IRFAAN YOLANDA. E0017319. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. </p><p>Penulisan hukum ini meneliti...

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai Pertanggung Jawaban PPAT dan Tindakan Pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh PPAT agar terhindar dari keterangan palsu terhadap Putusan Nomor 1146K/PDT/2020. Menelaah lebih dalam mengenai kasus yang terdapat dalam putusan sehingga dapat menyimpulkan realita yang terjadi,...

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan perlindungan data pribadi di sektor bisnis Financial Technology Peer-to-Peer Lending di Indonesia, khususnya memberikan analisis terkait pengaruh pengesahan dan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pribadi (UU PDP) terhadap perlindungan data...

Jangka waktu Hak Guna Bangunan telah diatur secara jelas di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu selama 30 tahun dan dapat diajukan kembali selama 20 tahun dan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah diuji secara materiil dengan Putusan MK Nomor...

<p xss="removed"><b>RIYADI SAPUTRA WIBOWO. 2024. E0017410. PELAKSANAAN </b></p><p xss="removed"><b>PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN </b></p><p xss="removed"><b>TERPADU SATU...

Urgensi penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan ketika pengaturan remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berubah akibat adanya putusan Putusan Mahkamah Agung No. 28P/HUM/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan Putusan Mahkamah Agung No. 28P/HUM/2021 dengan tujuan pembinaan terhadap narapidana tindak...