Penerapan sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memicu patologi demokrasi berupa disfungsi representasi, kanibalisme kompetisi internal partai, meluasnya politik uang, serta kaburnya asas clarity of responsibility. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis...

<div xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas Nomor PTK-023/SKKIA0000/2025/S9 dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN). Selain itu, juga untuk menganalisis kesesuaian dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan,...

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara...

<div xss="removed" xss=removed>Permasalahan ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing semakin sulit, dikarenakan adanya disharmonisasi...

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dengan fokus pada peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi...

Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, salah satunya melalui pertimbangan hukum dalam bentuk pendampingan hukum sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif dan keputusan pejabat pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku....

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui alasan terdakwa sipil dalam perkara korupsi secara koneksitas dapat diadili melalui mekanisme Pengadilan Militer pada Putusan Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022 dan Menganalisis kekuatan pembuktian dari hasil cross-examination dan impeachment saksi dalam membuktikan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dalam hukum positif di Indonesia serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana tersebut, termasuk keterkaitannya dengan tindak...

ABSTRAK AKILAH RAHMA MEDINA, E0022024, PRINSIP FIDUCIARY DUTY DIREKSI DALAM AKUISISI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT ASDP INDONESIA FERRY DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS TPK/2025/PN.JKT.PST). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta....

Perkembangan perdagangan internasional telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum dan sengketa bisnis lintas negara. Arbitrase menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih karena lebih cepat, menjaga kerahasiaan, dan fleksibel dibandingkan litigasi. Namun, pembentukan majelis arbitrase memerlukan waktu sehingga dalam keadaan mendesak...