Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun, praktik perjanjian nominee berbasis surat kuasa mutlak masih banyak digunakan untuk menghindari...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas di perlintasan kereta api. Serta untuk menganalisis kasus terkait pertanggungjawaban pidana pengguna jalan yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data sekunder meliputi bahan...

DIMAS NUR PANUTANSYAH. E0021136. 2025. UPAYA PENEGAKANHUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS DALAMMEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE. Penulisan Hukum(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dari Kepolisian Resor KotaBanyumas dalam memberantas tindak pidana perjudian secara online...

Pada persaingan usaha, hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar yang sehat dapat tercapai. Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat sekaligus menimbulkan permasalahan baru terhadap kartel dalam dunia pasar digital. Penegakan hukum...

Penelitian ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak pada beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, yaitu Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA.Skh, Putusan No. 833/Pdt.G/2024/PA.Skh, dan Putusan No. 1042/Pdt.G/2024/PA.Skh. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama untuk mengetahui pengaturan...

Komisi Yudisial memiliki peran penting sebagai lembaga negara pendukung rumpun kekuasaan kehakiman. Pernanan ini diwujudkan dalam proses pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 dinilai mampu menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dan menjaga independensi peradilan melalui...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaporan serta akibathukum apabila tidak melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) padaPerseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentangPenerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam RangkaPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...

<p dir="ltr" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana di PT. BPR Bhumikarya Pala Sleman, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari upaya hukum tersebut. Kredit...

Penulisan ini bertujuan menganalisis dan mengkaji fungsi DinasLingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai yangdi Kota Surakarta serta hambatan dan strategi  pengendalian pencemaran sungai dikota Surakarta untuk mengurangi beban pencemaran sungai yang ada di Surakarta.Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpenuhan karakteristik smart contract dalam karakteristik kontrak elektronik, dan mengkaji keterpenuhan keabsahan smart contract sebagai kontrak elektronik dalam perspektif civil law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan...