Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Poseidon Principles, IMO MARPOL Annex VI, Dekarbonisasi Kapal
Diskrepansi Penerapan Antara Poseidon Principles Dengan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships Annex VI Dalam Dekarbonisasi Kapal Internasional
Penulisan skripsi ini membahas dua permasalahan utama, yaitu diskrepansi penerapan antara Poseidon Principles sebagai pembiayaan kapal secara sukarela oleh bank serta penerapan IMO MARPOL Annex VI yang telah diakui oleh banyak negara, yang mana kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh...
Thanasya Azzahra Artiyono
Skripsi
Surakartaa-Fak. Hukum-2026
Perjanjian asuransi, pengembalian premi, pembayaran klaim, perlindungan pemegang polis, likuidasi perusahaan asuransi
TINJAUAN YURIDIS HAK PEMEGANG POLIS ATAS PENGEMBALIAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PROSES LIKUIDASI ASURANSI JIWA (STUDI KASUS WANAARTHA LIFE)
ELING SAIFUL MUJIB, E0021147, TINJAUAN YURIDIS HAK PEMEGANG POLIS ATAS PENGEMBALIAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PROSES LIKUIDASI ASURANSI JIWA (STUDI KASUS WANAARTHA LIFE). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Likuidasi perusahaan asuransi jiwa menimbulkan permasalahan hukum mengenai pemenuhan hak pemegang polis, terutama...
Eling Saiful Mujib
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Kedudukan Hukum, Nikah Sultan, Pluralisme Hukum
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT NIKAH SULTAN PADAMASYARAKAT WANDAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAMPERSPEKTIF PLURALISME HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kedudukan hukum Nikah Sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, Kabupaten Maluku Tenggara dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini merupakan penelitian...
Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Keadilan Restoratif, Pengaturan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Keadilan Ekologis
Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pengaturan SanksiPidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana LingkunganBerbasis Keadilan Ekologis
ABSTRAKMaria Pricilia Silviana, T312308048, Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pengaturan Sanksi Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis, Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H., Co. Promotor: Prof....
Maria Pricilia Silviana
Disertasi
surakarta-Fak. Hukum-2026
Prinsip Kehati-hatian; Notaris; PPJB; Perbuatan Melanggar Hukum; Pertanggungjawaban.
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PADA KASUS TANAH YANG BELUM ATAS NAMA PENJUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 289/PDT.G/2023/PN JKT.BRT)
Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban bertindak saksama atau menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta autentik. Namun, dalam praktik kenotariatan masih ditemukan penyimpangan terhadap prinsip tersebut, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PN...
Ishaniar Uwais
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Buy Now Pay Later, Hubungan hukum, Perlindungan konsumen, Tanggung jawab hukum, Wanprestasi merchant.
Tanggung Jawab Penyedia Layanan Buy Now Pay Later Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Merchant di Indonesia
Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) telah menciptakan hubungan hukum yang melibatkan konsumen, merchant, dan penyedia layanan BNPL dalam satu rangkaian transaksi. Karakter transaksi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika merchant melakukan wanprestasi, sementara konsumen tetap dibebani kewajiban...
Itsna Faiqatul Himmah
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Asas Itikad Baik, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen
ASAS ITIKAD BAIK DALAM KLAUSULA BAKU TIKET PENERBANGAN(Studi Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT PTK Antara Mikraj Melawan PT. Lion Mentari Airlines Cabang Pontianak)
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembatalan tiket penerbangan secara sepihak oleh PT. Lion Mentari Airlines tanpa disertai informasi yang transparan kepada penumpang, sebagaimana tercermin dalam sengketa yang berunjung pada Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT Ptk, tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan...
Idzni Budi Nur Amalina
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Perubahan Iklim, Migran Iklim, ASEAN, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Migrasi ASEAN
Urgensi Pengaturan Hukum di Regional ASEAN Mengenai Climate Migration
Isu climate change menjadi salah satu faktor yang mendorong arus migrasi yang terjadi di berbagai daerah, tidak terkecuali di wilayah Asia Tenggara. Perpindahan penduduk tidak hanya dalam skala nasional, melainkan juga terjadi secara internasional  yang menyebabkan mereka menjadi migran internasional. Tujuan penelitian ini adalah...
Gergorius Francisco
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Business Judgment Rule, Korupsi, Direksi, Penyalahgunaan Wewenang
ANALISIS DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT PST)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait doktrin business judgment rule terhadap keputusan bisnis direksi pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Selain itu, juga untuk mengetahui indikator ideal penerapan business judgment rule sebagai parameeter pemisah antara risiko bisnis dan tindak pidana...
Aldiska Aqsyal Pratama
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, Perlindungan Hukum, Hak Ulayat.
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memerlukan pengujian terhadap dinamika ketentuan hukum dan kesesuaian perlindungannya dengan prinsip keadilan. Penelitian bertujuan menganalisis perubahan ketentuan hukum mengenai tanah ulayat dari masa hukum adat, kolonial, UUPA...
Dwi Anang Syukrisna
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
  • First
  • Previous
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Next
  • Last
© 2026 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss