Perbuatan Melawan Hukum, Pelindungan Data Pribadi, dan Pinjaman Daring
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan melawan hukum pada kasus penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman daring ilegal. Meskipun telah dibentuk pengaturan mengenai pelindungan data pribadi, masih terdapat pelanggaran yang...
Gibran Aufa Najwan
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Kata Kunci: Kejaksaan, Living Law, KUHAP, Keadilan, Kepastian Hukum.
ABSTRAK Muhamad Yofhan



Wibianto, Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Co-Promotor: Prof.



Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.,...
Muhamad Yofhan Wibianto
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Restorative Justice, Kekerasan Ringan, Perlindungan Anak, Peradilan Anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/ PN Yyk serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menganalisis penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara...
Zahra Adira Aurellia
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Anak Penyandang Disabilitas, Eksploitasi Seksual, Tindak Pidana Pencabulan, Unsur Kesengajaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan, serta mengkaji analisis hukum dalam menilai unsur kesengajaan pada Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN.Tpg mengenai eksploitasi anak penyandang disabilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan...
Annisa Risqi Handayani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Pemilu Nasional, Pemilu Daerah, konstitusionalitas, Mahkamah
Konstitusi, demokrasi lokal, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.
Penelitian ini membahas judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu
Daerah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945.
Penelitian bertujuan menganalisis bentuk judicial activism Mahkamah Konstitusi,
dasar konstitusional pemisahan pemilu, serta...
Muhammad Faiz Zuhdi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Akta Jual Beli Tanah, Digitalisasi, Kepastian Hukum, Pasal 101 Permen ATR/BPN, PPAT.
Perkembangan digitalisasi pelayanan pertanahan menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi Pasal 101 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang mewajibkan kehadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli tanah di hadapan PPAT. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi ketentuan tersebut di era digital serta mengkaji...
Salwa Fadhila Bachtiar
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Rekonstruksi, Uang Pengganti, Korupsi
Fendi Nugroho, T312308045, Rekonstruksi Pengaturan Subsidiairitas UangPengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan,Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H.., Co-Promotor: Prof. Dr. I GustiAyu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Disertasi, Program Doktor IlmuHukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penerapan...
Fendi Nugroho
Disertasi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2026
Danantara, Pengawasan, Maladministrasi, Good Governance.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan
Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam upaya pencegahan
maladministrasi, serta merumuskan kebijakan pengawasan yang mencerminkan
prinsip good governance dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum...
Kanaka Hadyan Balindra Riyanda
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Keselamatan Publik; Perlintasan Sebidang; Pihak Ketiga; PT Kereta Api Indonesia (Persero); Tanggung Jawab Hukum
Kecelakaan pada

perlintasan sebidang kereta api masih menjadi permasalahan serius dalam

penyelenggaraan transportasi perkeretaapian di Indonesia. Tingginya angka

kecelakaan menunjukkan bahwa keselamatan pada perlintasan sebidang tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor teknis operasional, tetapi juga...
Fauziah Afirsta Hikaru Friami
Skripsi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2026
Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum, Surat Kuasa Menjual
<div xss="removed" xss=removed>Praktik utang piutang dengan jaminan sertipikat tanah yang tidak dibebani dan didaftarkan sebagai Hak Tanggungan masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Khususnya pada hubungan utang piutang perseorangan yang hanya sering menggunakan Surat Kuasa Menjual untuk mengamankan...
Sashabila Aulya Quarini
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026