<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SLIK OJK sebagai alat bukti dalam permohonan PKPU dan perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan SLIK OJK sebagai alat bukti pada...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disebut dengan Perja 15/2020) mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dengan berupaya...

Azhari Anggita Febriani. 2024. E0020098. PERAN MEDIATOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Penulisan Hukum (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam melindungi hak-hak pekerja...

Permasalahan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan utama, terutama dalam akses terhadap pembiayaan yang berkelanjutan dan terjangkau. Pemerintah telah menginisiasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk mendukung kepemilikan rumah bagi pekerja formal dan informal. Namun, disharmoni...

<p xss=removed><b>ABSTRAK Bernardus Alessandro Imantaka. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM...

...

<p>Fauzia Awaludin, 2025, S332202003. Analisis Putusan Nihil Terhadap </p><p>Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Berdasarkan Asas </p><p>Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Putusan...

<p>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi kreditor maupun debitor untuk mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam proses PKPU, kreditor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perdamaian....

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US">Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bermula dari permasalahan yang ada terhadap tindak pidana korupsi yang pada dasarnya tindak pidana tersebut tidak serta merta korupsi saja tetapi mengandung unsur kolusi dan nepotisme sehingga hal...

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana putusan yang dihasilkan memiliki sifat final and binding. Perkembangan saat ini, terdapat hal baru dan menarik dimana pemohon melakukan pengujian formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini belum ada mekanisme...