Analisis Yuridis terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Kerangka Transparansi dan Akuntabilitas Menuju Good Village Governance, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting dalam menjamin pengelolaan keuangan desa...

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Kode Etik Notaris yang melarangan promosi jabatan notaris melalui media sosial, namun dalam praktiknya ditemukan beberapa notaris yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Aturan larangan promosi belum memberikan batasan yang jelas mengenai penyampaian informasi yang...

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerbitan sertipikat elektronik menuntut penyesuaian hukum agar memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Perubahan media pembuktian dari bentuk fisik ke digital ini memunculkan tantangan baru terkait validitas data, keamanan sistem, serta kekuatan...

Alya Maya Khonsa Rahayu. Promotor : Adi Sulistiyono, Co-Promotor : Sapto Hermawan., 2026. Pengaturan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Berdasarkan Keadilan ekologis dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim.Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.Disertasi ini mengkaji...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian jaminan hak aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah serta efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak tersebut melalui Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta...

Radikalisme dan terorisme ideologis merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional dan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan, tetapi juga berkaitan erat dengan ideologi, jaringan organisasi, serta dinamika politik yang memanfaatkan ruang demokrasi. Dalam...

SUSANTI WULANDARI PUTRI, 2023, S362308029. PRINSIP...

Pelayanan kesehatan di rumah (Home care) berkembang sebagai alternatif pelayanan bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas atau yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Meskipun telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pengaturan Home care di...

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap peralihan hak atas tanah harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun dalam praktik pengadilan, pembeli tanah yang beritikad baik tidak selalu memperoleh perlindungan hukum...

<div xss=removed>Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Sel. di Pengadilan Jakarta Selatan, atas pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjaminkan Tanah dan Bangunan oleh Notaris TL yang melanggar UUJN...