Reformulasi, Tapera, MLT, Kepastian Hukum, Perumahan
Permasalahan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan utama, terutama dalam akses terhadap
pembiayaan yang berkelanjutan dan terjangkau. Pemerintah telah menginisiasi program Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk mendukung kepemilikan
rumah bagi pekerja formal dan informal. Namun, disharmoni...
Djalu Pamungkas
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian Online, UU ITE, Hukum Pidana
<p xss=removed><b>ABSTRAK



Bernardus Alessandro Imantaka. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN



PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI



DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM...
Bernardus Alessandro Imantaka
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Penipuan Online, Phishing, E-Commerce, Hukum Pidana
...
Halda Septiana Purwinarto
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Putusan Nihil, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepastian Hukum, Keadilan.
<p>Fauzia Awaludin, 2025, S332202003. Analisis Putusan Nihil Terhadap







</p><p>Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Berdasarkan Asas







</p><p>Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Putusan...
Fauzia Awaludin
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Berkeadilan, Kreditor Konkuren, Perdamaian, PKPU
<p>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme

hukum yang memberikan kesempatan bagi kreditor maupun debitor untuk

mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam proses

PKPU, kreditor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perdamaian....
Brigita Natalia Rose Santi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bermula dari permasalahan yang ada terhadap tindak pidana korupsi yang pada dasarnya tindak pidana tersebut tidak serta merta korupsi saja tetapi mengandung unsur kolusi dan nepotisme sehingga hal itu yang menjadi Landasan dengan di lakukannya pencegahan terhadap kolusi dan nepotisme maka tindak...
Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar Sirair
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Pengujian Formil, Putusan Mahkamah Konstitusi, Keadilan.
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945, dimana putusan yang dihasilkan memiliki sifat final and binding.
Perkembangan saat ini, terdapat hal baru dan menarik dimana pemohon melakukan
pengujian formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini belum ada
mekanisme...
Puguh Apriyanto
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
User Generated Content, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Putusan, Mahkamah Konstitusi.
Perkembangan platform User Generated Content (UGC) seperti YouTube, TikTok, dan Likee di Indonesia meningkat pesat, memungkinkan pengguna mengunggah beragam konten mulai dari video cover lagu hingga klip potongan film tanpa mekanisme verifikasi izin hak cipta. Contohnya adalah sengketa PT Aquarius Pustaka Musik terhadap aplikasi Likee (Bigo...
Mochamad Arafah
Tesis
SURAKARTA-Fak. Hukum-2025
Politik Hukum, Hak Cipta, Youtuber, Jaminan Kredit, Pemberdayaan Ekonomi.
Political Law, Copyright, Youtuber, Credit Guarantee, economic empowerment.
Muqtadir Ghani Putranto, S362308025,
2025, Politik Hukum Hak Cipta Karya Digital Youtuber Sebagai Jaminan
Kredit Untuk Pemberdayaan Ekonomi Digital. Tesis. Fakultas Hukum Program
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan bahwa pemanfaatan hak cipta karya digital YouTuber
sebagai jaminan kredit...
Muqtadir Ghani Putranto
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Konstatir, Pemeriksaan Perkara, Perceraian, Verstek
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindakan hakimdalam mengkonstatir peristiwa perceraian yang diputus verstek dalam putusanPengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. dan kesesuaianpertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang...
Elvita Puspa Aldyna
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2018