Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Pertanggungjawaban Pidana; Penjualan Bayi; Perdagangan Orang; Perlindungan Anak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 328/PID.SUS/2023/PN PAL)
ABSTRAKĀ  RAMADHANI TRIANA BUDI UTAMI, E0022389, 2026, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 328/PID.SUS/2023/PN PAL), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana penjualan bayi dalam...
Ramadhani Triana Budi Utami
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
KPPU, persaingan usaha, per se illegal, persekongkolan tender, rule of reason
PRINSIP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BOGOR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memilih pendekatan per se illegal atau rule of reason dalam perkara persekongkolan tender serta menganalisis penerapan pendekatan tersebut dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang perkara persekongkolan tender proyek peningkatan...
Monica Fortuna Wati
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Judicial activism, Ketentuan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold.
Telaah Judicial Activism Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Ketentuan Hukum Terbuka (Studi Kasus Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024)
Penelitian ini menganalisis judicial activism Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan hukum terbuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Fokus penelitian meliputi ratio decidendi pembatalan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konsekuensi hukumnya terhadap pengaturan pencalonan...
Iqbal Arya Pratama
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Hukum Responsive, PPAT, Putusan Hakim.
Analisis Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Btl)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta menganalisis mengenai hukum yang diterapkan oleh hakim dalam pembatalan Akta Jual Beli yang...
Alya Zharifa Rahmadhani
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
jaminan fidusia, teori keadilan, perampasan.
MODEL PERAMPASAN BARANG BUKTI OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK NEGARA YANG BERKEADILAN
Novi Rizka Permatasari, NIM : T312308051, Model Perampasan Barang Buki Objek Jaminan Fidusia Untuk Negara Yang Berkeadilan, Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Co. Promotor: Prof. Dr. PujiyonoSuwadi,...
Novi Rizka Permatasari
Disertasi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2026
sertipikat ganda; Hak Tanggungan; pendaftaran tanah; kepastian hukum.
Analisis Sistem Operasional dan Birokrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Atas Sertipikat Ganda Dalam Proses Pendaftaran Hak Tanggungan.
Reva Winaldo Sambodo Putro, Hartiwiningsih, Noor Saptanti, 2026. Analisis sistem operasional dan birokrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen atas sertipikat ganda dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem operasional dan birokrasi...
Reva Winaldo Sambodo Putro
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Kasasi, Peradilan Militer, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DAN MENYATAKAN PERKARA SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN MILITER (Studi Putusan Nomor 20 K/Mil/2022)
Penelitian ini dilatar belakangi adanya sudatu perbuatan prajurit yang awlanya dianggap sebagai tindak pidana militer kemudian ketika Oditur Militer mengajukan kasasai, ternyata tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan...
Halimah Puspa Shabrina
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
BRICS Currency, Contingent Reserve Arrangement, Dedollarization, Reformasi Hukum Ekonomi Internasional.
TANTANGAN YURIDIS PEMBENTUKAN BRICS CURRENCY TERHADAP REFORMASI TATANAN MONETER INTERNASIONAL BARU BERDASARKAN CONTINGENT RESERVE ARRANGEMENT (CRA)
Penelitian ini bertujuan mengkaji inisiatif pembentukan BRICS currency sebagai mekanisme reformasi tatanan moneter internasional serta mengidentifikasi tantangan yuridisnya. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti Treaty for the Establishment of a BRICS...
Frida Riyana Pratiwi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
meaningful participation, partisipasi publik, pembentukan undang-undang, pengujian formil, Mahkamah Konstitusi.
ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyisakan persoalan hukum mengenai pemenuhan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah...
Artanti Putri Candraningtyas
Tesis
SURAKARTA-Fak. Hukum-2026
Bantuan, Kebutuhan, Upah, Upaya
Analisis Yuridis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo Berbasis Kebutuhan Hidup Layak Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 Tentang Pengupahan di Sukoharjo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat Kabupaten Sukoharjo setelah ditetapkannya UMK. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian non...
Firya Lutfiyana
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
  • First
  • Previous
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Next
  • Last
© 2026 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss