Penegakan Hukum, Penganiayaan, Kematian, Pencak Silat, Polres Madiun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres
Madiun serta menilai efektivitasnya dalam menurunkan tindak pidana serupa.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi,...
Ariq Wahyu Ijlal
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Doktrin Bewijskracht, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Saksi dan Ahli Meringankan.
FIGUR DJATI MADANI. 2026. E0022174. ANALISIS PENILAIAN HAKIM TERHADAP SAKSI DAN AHLI MERINGANKAN TERDAKWA PERKARA PENIPUAN DAN KAITANNYA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 178/PID.B/2024/PN.JKT.SEL). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian hakim terhadap saksi dan ahli...
Figur Djati Madani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Alat Bukti Petunjuk, Keterangan Saksi anak, Pembuktian Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perlindungan Anak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan keterangan saksi tanpa sumpah dalam proses pembuktian pidana serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis...
Daffa Alif Muhammad Pradiansyah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Doktrin bewijsmiddelen, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Penipuan, Pertimbangan Hakim, Prinsip Keadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dua
permasalahan. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara penipuan dalam Putusan
Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN.Cbi ditinjau dari Bewijsmiddelen. Kedua, apakah
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah...
Valenanda Rezky Hertyastuti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Kata kunci: Hukum Tata Negara, PPATK, Kebijakan Publik, Rekening Tidak Aktif, Negara Hukum, Rule of Law Test.
ABSTRAK Surya Pranantya. E0022443. KAJIAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN TRANSAKSI SEMENTARA TERHADAP
REKENING TIDAK AKTIF OLEH PPATK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA.
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas kebijakan
penghentian sementara transaksi terhadap rekening tidak...
Surya Pranantya
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Perseroan Terbatas, Separate Legal Entity, Wanprestasi, Pertanggungjawaban Perdata, Direksi.
Perseroan Terbatas sebagai badan
hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari Direksi, Dewan Komisaris,
dan pemegang sahamnya sehingga pertanggungjawaban perdata yang timbul dari
hubungan kontraktual pada prinsipnya dibebankan kepada Perseroan sebagai subjek
hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip separate
legal...
Andhika Dharma Purbaya
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Hak Cipta, Konten YouTube, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Ekonomi Kreatif.
Azarella Suryani Wirdhayanti Sriyono, Yudho
Taruno Muryanto, Supanto, 2026. PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP KONTEN YOUTUBE. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Perkembangan
ekonomi kreatif berbasis digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan
intelektual yang memiliki nilai...
Azarella Suryani Wirdhayanti Sriyono
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Perlindungan Hukum, Pekerja, Perjanjian Kerja.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
dinamika perubahan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia pasca berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa pergeseran paradigma dalam pengaturan
hubungan kerja. Fleksibilisasi hubungan kerja yang diintroduksi melalui kebijakan
undang undang cipta kerja menimbulkan kekhawatiran terhadap...
Guruh Risang Aryo Wicaksono
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Pelaku Pengemis, Tindak Pidana Penipuan
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengenai pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan pengemis yang berpura-pura lumpuh dalam meminta-minta uang dari masyarakat. Kedua, mengenai upaya penanggulangan terhadap praktik penipuan yang dilakukan oleh pengemis dengan modus berpura-pura lumpuh dalam meminta-minta uang dari...
Helen Angel Sulistyo
Skripsi
SURAKARTA-Fak. Hukum-2026
Mahkamah Konstitusi, Putusan Yang Mengandung Norma Baru, Check And Balance.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung norma baru telah melampaui peran pengadilan sehingga menimbulkan dalam mekanisme check and balance dengan sistem legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung norma baru terhadap prinsip “check and balance” dalam sistem...
Achmad Nur Ivandi Zakariyah
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026