Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada 2022 lalu merupakan titik balik penyelenggaraan hukum pidana nasional di Indonesia. Setelah lebih dari 100 tahun mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang...

Nanang Subekti, T312202020, Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi (Studi Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945), Promotor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M, Co. Promotor: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian disertasi ini berawal dari...

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai penafsiran oleh aparat penegak hukum. Akibatnya pengambilan keputusan mereka sering kali menabrak asas hukum pidana dan inkonsistensi pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Imbasnya adalah ketika aparat penegak hukum...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed>ALDA MEYDIYANA SAGITA, S362302002, EVALUASI PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT <i>GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS TO...

Dyanya Olivia Sutanto, E0020161, PRAKTIK FLASH SALE DALAM PERSPEKTIF PREDATORY PRICING (STUDI MARKETPLACE LAZADA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis flash sale pada marketplace Lazada termasuk predatory pricing...

Putri Indrawati Utama. NIM S352208049, Relevansi Penerapan PrinsipMengenali Pengguna Jasa sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam TindakPidana Pencucian Uang yang Melibatkan Notaris/PPAT (Studi PutusanNomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). TESIS: Program Pascasarjana UniversitasSebelas Maret Surakarta, 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis...

Abstrak  Nama               : Alfonsus FaTim Promotor : I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Enny NurbaningsihJudul                           : Konstruksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrtis Di Indonesia (Studi Penyelesaian Perselisihan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sebuah perjanjian kerjasama dapat dibatalkan dalam hukum perjanjian dan implementasi/penerapan dari suatu perjanjian yang dibatalkan berdasarkan putusan hakim.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dianalisis secara kualitatif dengan didukung dengan pendekatan kasus...

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA...

Universal Health Coverage (UHC) berarti bahwa semua orang memiliki akses atas pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di mana mereka membutuhkannya,...