Indonesia memiliki kawasan hutan luas megang peranan penting bagi kelangsungan hidup. Penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan dapat dilaksanakan secara litigasi sebagaimana perkara Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln. Salah satu pembuktian dakwaan penuntut umum yaitu dengan alat bukti keterangan ahli perkayuan. Penelitian ini...

<p>Penelitian ini mengulas secara mendalam permasalahan yang timbul dari penipuan kasus investasi <em>Binary Option</em>, khususnya menyoroti hambatan yang dihadapi oleh korban untuk merealisasikan pemulihan atas kerugian finansial yang mereka alami. Melalui analisis yuridis yang cermat, penulis ingin...

ABSTRAK Nana Rosita Sari, S332108023, 2024, Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Melalui Pembayaran Ganti Kerugian Pada Tindak Pidana Korupsi PD BPR Salatiga Dalam Perspektif Keadilan Progresif. Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Peran penuntut umum dalam penegakan hukum...

RAHMA TRESYA, E0020368, PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF) SOLO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Mandiri Utama...

ASANCAYA FAISA NAZHIFFAH, E0020084, ANALISIS HUKUM KEBERADAAN ADDENDUM KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.            Penulisan skripsi ini mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan, pertama terkait alasan hukum dilakukan addendum...

Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut, diketahui bahwa dalam menangani perkara pidana koneksitas harus diadili bersama-sama di...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dari pengaturan Bank Tanah berupa problematika pengaturan Bank Tanah, pengaturan kewenangan pengelolaan Bank Tanah dan pengadaan tanah di Indonesia setelah adanya Bank Tanah, dan pengaturan Bank Tanah di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait perlindungan hukum kepemilikan tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan untuk mengkaji mengenai hambatan-hambatan dan upaya memperoleh perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan penyempurnaan melalui...

ABSTRAKDEWI RINJANI. E0020141. 2024. ANALISIS YURIDIS ROYALTI PADA HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.             Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kedudukan royalti hak cipta...

ADAM ILHAM FABIAN, E0020004, EFEKTIVITAS PENGATURAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA KURIR EKSPEDISI. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan kebijakan pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja kurir ekspedisi...