Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggabungan berkas perkara (voeging) kekerasan seksual oleh beberapa terdakwa dalam satu surat dakwaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada para terdakwa dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Krg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tanggung jawab kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap pemenang lelang beritikad baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum kreditur serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemenang lelang...

Perkembangan kecerdasan buatan telah melahirkan fenomena deepfake pornografi sebagai bentuk baru kejahatan berbasis teknologi informasi yang bersifat manipulatif, non-konsensual, serta berpotensi merugikan martabat dan privasi korban. Penelitian ini...

Penelitian ini mengkaji parricide dengan pelaku Anak di Indonesia dengan menitikberatkan pada analisis penyebab kejahatan dari perspektif kriminologi serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana Anak. Parricide merupakan bentuk pembunuhan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan relasi keluarga inti, sehingga tidak dapat...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam persidangan perkara penipuan serta menganalisis pemenuhan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023....

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) telah diterapkan dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) pada perkara lingkungan hidup berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor29/Pdt.G/2023/PN Skh, serta untuk mengidentifikasikelebihan dan kelemahan putusan tersebut dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan prinsip kepastian hukum pada Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2025/PA. Wng serta untuk mengetahui status kedudukan hukum para pihak setelah adanya putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan...

Ngarif Musafak, 2025. E0022351. TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KEMITRAAN ELEKTRONIK DAN KEDUDUKAN TANGGUNG GUGAT ANTARA YUENES MAGER DAN MITRA DRIVER BERDASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian hukum ini menganalisis apakah perjanjian kemitraan elektronik...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab organ perseroan terkhususnya komisaris dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta relevansinya dengan doktrin piercing the corporate veil. Kasus PT. WSM Ventures Indonesia digunakan sebagai studi kasus untuk menelaah...

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas sertifikat dan tanggung jawab kantor pertanahan dalam batalnya suatu sertifikat hak atas tanah oleh karena terdapat suatu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Studi kasus ini mengkaji dari sebuah Putusan No....