BAPPEBTI; Emas Digital; Investasi Ilegal; Perlindungan Hukum
<p><strong>Ario Andika Baskoro. E0020072. 2024. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI ILEGAL EMAS DIGITAL (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret...
Ario Andika Baskoro
Skripsi
Kota Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kredit Pemilikan Rumah, Bank BTN, Kredit Bermasalah
<p>CLARISSA VANIA VERIANTI. 2024. E0020120. Problematika Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini...
Clarissa Vania Verianti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Hukum pascapertumbuhan, keadilan ekologis, hukum alam, pertumbuhan ekonomi
<p>Diskursus pascapertumbuhan telah mendapatkan momentum sebagai kritik terhadap paradigma ekonomi kontemporer yang berfokus pada pertumbuhan. Pendekatan ini memprioritaskan keadilan ekologis di atas kepentingan pembangunan berbasis pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengartikulasikan teori pascapertumbuhan ke dalam...
Muhammad Syarahil Mutianwar Efendi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kriminalisasi, Aktivis Lingkungan, Anti-SLAPP, Putusan Nomor 259/PID/2018/PT.SMG.
<p>Permasalahan limbah merupakan salah satu pencemaran lingkungan hidup yang masih belum tertangani dengan baik hingga saat ini. Dunia aktivis lingkungan kembali menelan pil pahit berkaitan dengan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus pencemaran...
Alya Citra Cahya Pratiwi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak, Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hambatannya di Kelurahan Mojosongo. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan...
Brigita Diva Nareswari
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Perlindungan Hukum, Perjanjian, Informasi, Apartemen
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji PPJB telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dengan pre project selling dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen unit apartemen terkait wanprestasi pengembang dalam hal memberikan informasi atas objek jual beli dalam sistem pre project selling. Penelitian ini...
Aulia Yosi Argenta
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pembangunan Jalan Tol ruas Boyolali-Salatiga, Konsinyasi
Nonik Eka Salsabila. 2024. E0020334. STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS BOYOLALI-SALATIGA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk...
Nonik Eka Salsabila
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Akibat Hukum, Pembatalan, Ratio Decidendi, Sertifikat Hak Atas Tanah
<p>ABSTRAK</p><p><strong> </strong></p><p>ANGELA CHRISENDY BAWIMBANG, NIM S352002002, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NOMOR 264/DESA GLAGAHWERO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2275...
Angela Chrisendy B
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Penganiayaan, Restorative Justice, Suporter
Raihan Kamal Muhammad, 2023. E0020369. IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR SUPORRTER SEPAK BOLA DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Bentrok Antar Supporter Persis Solo). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penulis melakukan Analisa dan pengkajian terkait proses restorative justice pada...
Raihan Kamal Muhammad
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Formulasi, Tindak Pidana, Penyadapan, RUU Penyadapan
Permasalahan pengaturan penyadapan Indonesia tidak hanya bertolak pada kekosongan hukum, melainkan juga dengan penyebaran aturan di berbagai undang-undang berbeda yang bersifat sektoral. Pengaturan tindak pidana penyadapan sendiri tersebar di UU Telekomunikasi, UU ITE dan UU Intelijen Negara yang memuat pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang...
Muhammad Daffa Rizkitama
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024