Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Hukum Internasional, Wilayah Konservasi Laut, Jalur Pelayaran Internasional, PSSA, Kerusakan Lingkungan Laut.
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KERUSAKAN WILAYAH KONSERVASI LAUT AKIBAT JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS SELAT LOMBOK SEBAGAI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
Selat Lombok merupakan jalur pelayaran yang sibuk dan ditetapkan sebagai salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena lokasinya yang strategis antara pulau Bali dan Lombok, serta kedalamannya yang memungkinkan kapal-kapal besar melewatinya dengan aman. Selain itu, Selat Lombok adalah wilayah konservasi dengan biodiversitas...
Aliya Ayu Wibowo
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Peraturan Daerah, Perlindungan, Hak Anak
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MENJAMIN DAN MELINDUNGI HAK ANAK DI KABUPATEN KARANGANYAR
Gillbrain. 2024. E0020205. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MENJAMIN DAN MELINDUNGI HAK ANAK DI KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis...
Gillbrain
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kekuatan Pembuktian, Hak Ingkar, Notaris, Perlindungan Hukum, Pidana.
KEKUATAN KETERANGAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt)
ADTLAH ALMUNTAS, NIM S352208001, KEKUATAN KETERANGAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/Pn Skt), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kekuatan...
Adtlah Almuntas
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Co-firing Biomassa; Persetujuan Lingkungan; UU Cipta Kerja.
MODEL PENGATURAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENGENAI CO-FIRING BIOMASSA BERBASIS LAHAN SEBAGAI ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA
Cindy Yosiana, S312208005. MODEL PENGATURAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENGENAI CO-FIRING BIOMASSA BERBASIS LAHAN SEBAGAI ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. 2024.Dalam negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang yang ada, tetapi juga untuk...
Cindy Yosiana
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Harmonisasi pengaturan, Penyaluran dan ketertelusuran alat kesehatan, Perlindungan konsumen
HARMONISASI PENGATURAN PENYALURAN DAN KEWAJIBAN KETERTELUSURAN ALAT KESEHATAN DI ERA DIGITAL
This study analyzes the harmonization of regulation of distribution and product traceability (tracing) of medical devices as a preventive effort to prevent counterfeit goods, integrated distribution and traceability, and law enforcement mechanisms to fulfill consumer rights guaranteed by the UUPK. The type of research used is normative legal...
Wasis Singgih Sasono
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
APHB, Kebijakan, Pajak Penghasilan, Pembagian Waris, Pewarisan.
VALIDITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN
JONI WAHYUDI, NIM S352208032, VALIDITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Kebijakan peralihan hak karena pewarisan dan pembagian waris masih menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akta yang...
Joni Wahyudi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kepemilikan Tanah, Pembatalan, Sertifikat Hak Milik
Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Perkara Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.54/G/2022/PTUN.MTR)
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana batalnya suatu sertipikat hak atas tanah dikarenakan adanya suatu tumpang tindih kepemilikan tanah. Studi kasus ini mengkaji dari sebuah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.54/G/2022/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara...
Dhika Tiara Kusuma
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Harmonisasi, Opsen Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pengaturan
PENGATURAN OPSEN PAJAK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini berjenis normatif yang bersifat preskriptif, denganmenggunakan sumber hukum...
David Arya Pranata
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Hak Atas Tanah, Jual Beli, Kuasa Menjual, Perjanjian, Utang Piutang.
KEABSAHAN KUASA MENJUAL YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1408 K/Pdt/2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 49 Pdt/2020/PT Kdi)
MUHAMMAD KAUTZAR RISKI SAIFULLOH, NIM S352208041, KEABSAHAN KUASA MENJUAL YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1408 K/Pdt/2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 49/Pdt/2020/PT Kdi), Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.Akta...
Muhammad Kautzar Riski Saifulloh
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Sistem; Pendafaran Tanah; Oro-Oro
Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Oro-Oro di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
<p>Sistem pendaftaran tanah Oro-Oro di Kecamatan Pracimantoro perlu adanya perhatian khusus dalam aspek hukum yang dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tanah Oro-Oro sebagai tanah yang belum berbersertifikat dalam prinsip pendaftaran tanah memerlukan sistem birokrasi yang mendukung dalam...
Gregorius Rianggi Gusmara
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
  • First
  • Previous
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss