<p>ROSLA TINIKA SARI, E0020390, 2024, ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM NEGARA ANGGOTA ASEAN TERKAIT PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA HOMOSEKSUAL (Studi Perbandingan antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Thailand). Fakultas...

M. GIOVANI FERNANDA, NIM S352208035, DASAR RASIONALITAS PENGATURAN TANAH KASUNANAN SURAKARTA DI BALUWARTI SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. Pengaturan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan tanah Baluwarti masih lemah, sehingga menimbulkan...

<p xss=removed><b>ABSTRAK</b></p><p xss=removed><span xss=removed><span xss=removed> </span>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan dari penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dalam...

Permasalahan yang melibatkan anggota militer masih merupakan masalah yang laten, salah satunya penganiayaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya tujuan penelitian ini ingin mengungkap bagaimana hukuman atau sanksi pidana yang diterapkan kepada anggota militer yang melakukan penganiayaan dalam perspektif pertimbangan...

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pembangunan dan pengoperasian Ieodo Ocean Research Station (Ieodo-ORS) oleh Korea Selatan yang dibangun di atas Batu Ieodo yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim oleh kedua negara. Penelitian ini mengkaji kesesuaian tindakan unilateral Korea Selatan tersebut dengan...

Terbatasnya jumlah tanah yang tersedia yang dapat langsung dikuasai atau dimanfaatkan, memicu adanya penerapan manajemen pertanahan melalui bank tanah. Badan Bank Tanah resmi dibentuk melalui Perpres No. 113 Tahun 2021. Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah salah satunya dalam rangka reforma agraria. Tanah objek reforma agraria diberi/...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aset kripto dari segi kebendaannya serta penggunaannya dalam perjanjian pinjam-meminjam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum...

ABSTRAKTan Yusuf Dharma Setiawan. 2024. E0017457 PEMBUKTIAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor 789/ Pid.B/2019/ PN SDA)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai pengaturan hukum tentang pembuktian hakim dalam perkara tindak pidana...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kewenangan mengawasi dan menangani perkara praktik monopoli pada perdagangan elektronik antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Federal Trade Commission (FTC) dan untuk mengetahui penegakan praktik antimonopoli pada perdagangan elektronik di Indonesia oleh Komisi Pengawas...

<p xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum surat kuasa menjual otentik dalam perjanjian <i>nominee</i> mengenai penguasaan atas tanah dan mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penerima kuasa untuk mendapatkan atau memulihkan haknya dalam perkara Nomor...