Pengaturan ganja dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini masih menempatkan Cannabis sativa sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penggunaannya untuk  pelayanan kesehatan dilarang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika  terdapat  kebutuhan...

Mukhlissuddin, 2025, S362408007, Dampak Perluasan Makna Kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Perluasan makna kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membawa implikasi...

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas ditinjau dari teori ratio decidendi dan menentukan kesesuaiannya dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024. Penelitian ini...

Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah warisan yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum guna memulihkan hak penjual...

Amandemen UUD 1945 telah mengubah secara fundamental kedudukan dan kewenangan MPR yang semula adalah lembaga tertinggi menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut juga melahirkan konstruksi sistem perwakilan yang bersifat pseudo bicameral, ditandai dengan keberadaan DPR dan DPD dalam MPR dengan kewenangan yang...

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya hak atas tanah yang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berkaitan erat dengan kepastian dan perlindungan hukum. Sertipikat hak atas tanah sebagai produk administrasi negara diharapkan mampu menjamin kepastian hukum atas subjek dan objek hak. Namun,...

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bentuk Perlindungan Hak Identitas bagi Anak Temuan di Indonesia, serta peran Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum atas hak identitas bagi anak temuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang mengandung unsur eksploitasi serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif perlindungan anak. Permasalahan timbul karena dalam praktik, anak yang...

Perkembangan teknologi keuangan digital mendorong transformasi sistem moneter global melalui pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk digital mata uang bank sentral. Dalam konteks penguatan...

Dina Dwi Rahayu. 2026. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI MENJATUHKAN PUTUSAN MENANGGUHKAN DAKWAAN ODITUR MILITER TINGGI PERKARA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN  (STUDI PUTUSAN NOMOR 15-K/PMT.II/AD/II/2023). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim...