Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya angka gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta serta munculnya kebijakan penegakan hukum bagi pemberian uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis yang dinilai bertentangan dengan kebiasaan sosial masyarakat setempat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah...

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Dalam praktik pelayanan kesehatan, perselisihan medis yang berkembang menjadi dugaan malpraktik medis sering kali diselesaikan melalui mekanisme pidana yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian kesaksian testimonium de auditu dalam persidangan perkara persetubuhan anak serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan...

Penelitian ini membahas peran Corporate Social Responsibility dalam mendukung pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai instrumen hukum sekaligus sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Corporate Social Responsibility tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai perwujudan amanat konstitusi...

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan buruh dalam mempertahankan hak ekonominya saat terjadi perselisihan hubungan industrial, di mana instrumen kepailitan dapat menjadi upaya hukum lanjutan setelah kegagalan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menimbulkan problematika...

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan Contract for Difference (CFD) sebagai instrumen derivatif di Indonesia dan kualifikasi yuridis unsur fraud dalam praktiknya pada perdagangan saham luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang beririsan dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan konservasi serta mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penerbitan izin tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan...

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum pidana terhadap posisi prajurit, khususnya dalam penugasan jabatan sipil dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi ini berpotensi memunculkan delik jabatan (delicta propria) serta menimbulkan ketidakjelasan dalam klasifikasi delik, penentuan yurisdiksi, dan...

Penelitian ini menganalisis implementasi penerapan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2024 serta menelaah kesesuaiannya dengan teori representasi politik menurut Hanna Pitkin. Penelitian ini berangkat dari kebijakan kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan legislatif yang dimaksudkan sebagai...

KAYLA DIATRIE ARAFAH FIRNANDI, E0022249, 2026, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PADA SENGKETA HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2025/PN.NIAGA.JKT.PST.). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian...