Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Aksi Demonstrasi, Perusakan Fasilitas Umum
Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran serta Perusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Demonstrasi di Indonesia
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pembakaran dan perusakan fasilitas umum tetap dilaksanakan secara individual dan proporsional sesuai dengan ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional, guna mencegah penerapan hukum pidana secara generalisasi...
Keysa Astiara
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
femicide, Pakistan, due diligence, Qisas and Diyat, honour killings, institutional impunity
FEMICIDE AND STATE OBLIGATION UNDER INTERNATIONAL LAW: AN ANALYSIS OF THE PAKISTAN JUSTICE SYSTEM
Despite formal legislative reforms, femicide, the gender-motivated killing of women, persists in Pakistan as a systemic violation of women's rights to life and equality, raising critical questions about state accountability under international human rights law. This study examines the extent to which Convention on the Elimination of All...
Sannia Aziz
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Asas Praduga Tidak Bersalah, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Saksi A De Charge dan Ahli A De Charge
TELAAH KEHADIRAN SAKSI DAN AHLI MENGUNTUNGKAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 555./PID.SUS/2023/PN STB).
SYAHADATUL HAMDA, E0022444, 2026, TELAAH KEHADIRAN SAKSI DAN AHLI MENGUNTUNGKAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDAGANGAN ORANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP...
Syahadatul Hamda
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Asas keberlanjutan; Dampak ekosistem pesisir; Hukum kelautan; Pengelolaan sedimentasi laut; Tata kelola lingkungan.
Konsepsi Asas Keberlanjutan dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
Penelitian ini berangkat dari persoalan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang kembali dilegalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 setelah hampir dua dekade dilarang, meskipun aktivitas penambangan pasir laut terbukti menimbulkan kerusakan ekologis serta menurunkan kesejahteraan masyarakat...
Mufid Rastra Anggara
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Mahkamah Konstitusi, consilium forum, constitutional preview, dialog konstitusional, Negative Legislator.
Consilium Forum Sebagai Ruang Dialog Konstitusional:
Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan mekanisme peninjauan konstitusional terhadap rancangan undang-undang (constitutional preview) melalui model consilium forum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktik saat ini, pengawasan konstitusional terhadap undang-undang di...
Nurhilalni Jania Rahma
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Contrarius Actus, Negara Hukum, Pelaksanaan Putusan
Implementasi Asas Contrarius Actus Pada Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konsep Negara Hukum
Tanah merupakan aset berharga namun ketersediaan tanah yang bersamaan dengan pertumbuhan populasi menjadikan ketidakseimbangan antara kebutuhan akan tanah dengan tanah yang tersedia. Hal tersebut juga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan yang secara garis besar dapat diurutkan seperti masalah tata cara pengadaan tanah, tumpang tindih dengan...
Juniawan Hanif Nugraha
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Mahkamah Konstitusi, Notaris, Keadilan dan Kepastian Hukum.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXII/2024 TERHADAP BATASAN UMUR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
Meidya Utama Prayoga. DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXII/2024 TERHADAP BATASAN UMUR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. 2026.Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan batas...
Meidya Utama Prayoga
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Mahkamah Konstitusi; Independensi; Integritas; Etika; BangalorePrinciple of Judicial Conduct
PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF THE BANGALORE PRINCIPLE OF JUDICIAL CONDUCT
Penelitian ini mengkaji Pemberhentian non-prosedural Hakim MahkamahKonstitusi (MK) Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkanadanya ancaman serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman sertamengungkap persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian...
Muhammad Zelvan Farend
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
renvoi prosedur, pembuktian sederhana, alat bukti surat, kepailitan,Mahkamah Agung.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI PADA PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN: PERAN ALAT BUKTI SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 1255K/Pdt.Sus-Pailit/2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pembuktian sederhanadalam renvoi prosedur perkara kepailitan serta mengkaji pertimbangan hukumMahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1255 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,...
Redinta Irmalia Prameswari
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2026
Perlindungan Konsumen, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rekonstruksi, Sistem Hukum.
Rekonstruksi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Faisal Luqman Hakim, Adi Sulistiyono, Pujiyono Suwadi, 2025. Rekonstruksi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Tujuan...
Faisal Luqman Hakim
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2026