Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami: 1) keabsahan subrogasi yang dilakukan tanpa menggunakan akta notaris dalam praktik perbankan dengan studi kasus yang terjadi dalam putusan nomor 39/PDT/2021/PT.JMB Jo. 15/PDT.G/2020/PN.MRT ditinjau dari prespektif konsep teori...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Penelitian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi keterbukaan informasi publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perwujudan parlemen modern serta mengetahui dan menganalisis regulasi ideal mengenai keterbukaan informasi publik dalam perwujudan konsep parlemen modern oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik...

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM  JUAL BELI TANAH WARISAN (Studi Putusan Hakim Nomor 702/PDT/2015/PT.SBY).Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Keabsahan Akta Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor...

Banyaknya temuan makanan kadaluwarsa di Kota Surakarta dinilai meresahkan bagi masyarakat. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kedaluwarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Fokus penelitian adalah untuk menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim tidak...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi restoratif justice untuk menyelesaikan pelanggaran pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana konsep pengaturan restoratif justice yang ideal sehingga dapat diterapkan sebagai proses penyelesaian pelanggaran pidana lingkungan oleh korporasi. Penelitian ini termasuk jenis...

Ketentuan impunitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diberikan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sebagai bagian dari ketentuan hukum pajak terkait tindak pidana di bidang perpajakan, dapat ditelaah dari perspektif analisis ekonomi dalam hukum, dengan elemen utamanya yaitu prinsip nilai (values), prinsip...

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembatalan akta jual beli dengan hak membeli kembali. Kemudian tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut pertimbangan Hakim akibat pembatalan akta jual beli pada Putusan Nomor :100/PDT.G/2020/PN.KRG. Metode penelitian yang digunakan dalam...

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum bagi pihak peminjam nama dan pemberi nama akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi pinjaman online; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi...