Keterangan Ahli; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP. Selain itu, untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam...
Faradita Arthalia Reginanda
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Barang Bukti, Kepastian Hukum, Pemusnahan
Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa tahap yang saling berkaitan dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah pengelolaan barang bukti pascaputusan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 194 KUHAP, namun...
Ika Yustikasari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Keterangan Palsu, Akta Otentik
Tidak
jarang keterangan palsu tidak terhindarkan karena ketidakjujuran klien dalam
memberikan keterangan kepada Notaris, hal ini tentu dapat menimbulkan akibat
pidana maupun perdata apabila keterangan palsu tersebut dimuat dalam akta,
namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika Notaris telah pensiun
dan/atau memberikan kewenangan...
Diaz Aurelya
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Perhutanan Sosial, Keadilan, Keseimbangan Lingkungan, Masyarakat setempat, Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Aspek keadilan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS)
menjadi hal sangat penting apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya
kehutanan serta distribusi manfaat kehutanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program
Perhutanan Sosial dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi
masyarakat setempat dan Masyarakat Hukum...
Warsito
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Politik Hukum, Pembentukan BRIDA, Riset, Inovasi, Pembangunan, Daerah.
<p class="MsoBodyText" xss=removed><span lang="id">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti politik hukum















pembentukan BRIDA, mendeskripsikan dan menganalisis serta melakukan...
Muchlis Bovandra
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Demokrasi, Pergantian Antar Waktu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam penerapan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menjadi hal krusial bagi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam...
Muhammad Luqmanul Vagastya Salman Muttaqin
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Program Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah, Hak Atas Pendidikan, Pembebasan Biaya Pendidikan.
<p xss=removed><span xss="removed">Vera...
Vera Waty Simanjuntak
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Gugatan Perwakilan Kelompok, Notifikasi, Pertimbangan Hakim
Penelitian ini
bertujuan menganalisis komparasi atau
perbandingan antara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada perkara class action normalisasi sungai ciliwung.
Hakim Pengadilan Tinggi DKI didalam putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI menyatakan menguatkan
putusan Pengadilan...
Rafli Abigail Wijanarko
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
perlindungan hukum, anak, lingkungan sehat.
Pendahuluan: Tesis ini mengeksplorasi perlindungan
hukum terhadap hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat di Surakarta,
Indonesia. Tesis ini menekankan pentingnya lingkungan yang aman
dan sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai...
David Anggara Putra
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Non-Fungible Token
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia guna mengoptimalisasi hak kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Adapun poin yang menjadi...
Iqbal
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024