Prinsip supremasi sipil merupakan fondasi penting dalam negara hukum demokratis yang menempatkan militer di bawah kendali kekuasaan sipil. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pascareformasi 1998, prinsip ini diwujudkan melalui penghapusan Dwifungsi ABRI, pemisahan Tentara Nasional Indonesia...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembelaan terdakwa penderita epilepsi dengan ahli dan bukti surat meringankan dengan norma pembuktian KUHAP dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti tersebut pada Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN.Yyk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan...

Rizqiaranti Salsabila, Rahayu Subekti, dan Lego Karjoko, 2026. Kebijakan Akses Reform Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Sangiran Kabupaten Sragen. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan serta mengkaji standar pembuktian salah sangka karena homoseksualitas pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor:...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu juga untuk mengetahui sanksi penjara diutamakan bagi pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan...

ANDREAN DONI PURWANTO. S352202004.Tesis.2025. PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP SENGKETA AKTA HAK TANGGUNGAN (PUTUSAN NOMOR...

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum karyawan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik khususnya berdasarkan teori turut serta melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang...

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana kedudukan saksi testimonium de auditu berdasarkan doktrin pembuktian pidana dan kedua menganalisis kedudukan keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu dalam pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada...

Pasal 16 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan Pengaturan dalam pasal tersebut bersifat minimalis, sehingga efektivitas prinsip konstitusionalisme sepenuhnya bergantung pada pengaturan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor...