Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan restitusi oleh korban di persidangan perkara pidana dalam suatu putusan serta mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan restitusi oleh korban di persidangan perkara pidana dalam suatu putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum...

Penelitian ini membahas mengenai legalitas kesaksian Penyidik Polri dalam pembuktian dakwaan perkara narkotika, dengan studi kasus Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Sby. Terdakwa dalam perkara ini didakwa menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika....

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang diajukan Penggugat serta kesesuaian penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perbuatan melawan hukum yang timbul dari wanprestasi pinjam meminjam dengan...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pidana penjara yang dinilai kurang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan melihat bagaimana prospek perampasan aset yang dinilai sebagai alternatif pidana penjara dalam upaya meminimalisir kerugian negara akibat korupsi. Penelitian ini...

Penelitian hukum ini bertujuan 1) Mengetahui interpretasi hakim terhadap syarat konkrit, tunai, dan terang dalam perjanjian jual beli tanah Letter C pada perkara jual beli tanah (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Byl); 2) Mengkaji apakah ratio decidendi Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri telah...

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang berperan dalam mendukung terjadinya tindak pidana lain, khususnya pencurian. Dalam praktik peradilan, pembuktian perkara penadahan sering menghadapi keterbatasan alat bukti sehingga digunakan saksi mahkota sebagai salah satu sarana pembuktian, akan tetapi penggunaan saksi...

Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah Apakah putusan di luar dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 2992 K/Pid.Sus/2024 telah sesuai dengan prinsip legalitas dan asas keadilan dalam hukum acara pidana Indonesia serta apa implikasi yuridis putusan di luar dakwaan penuntut umum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak...

Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana dengan berkas penuntutan terpisah (splitsing) menimbulkan persoalan yuridis terkait nilai pembuktian dan kesesuainnta dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (contante justitie). Hal ini relevan karena saksi mahkota pada dasarnya merupakan pelaku lain dalam tindak pidana yang...

ABSTRAKFauziah Rizkiani. S351508019. 2018. PENERAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT BAGI NOTARIS YANG TELAH DIJATUHI PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. Tesis: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan dengan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dissenting opinion dalam menjatuhkan putusan mengabulkan kasasi penuntut umum perkara penggelapan dalam suatu putusan serta mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim mengabulkan kasasi penuntut umum perkara penggelapan dalam suatu...