Penegakan Hukum Administrasi, Pencemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Kulit, Pencemaran Lingkungan.
ABSTRAKFebri Dwi Saputra, S311908008, Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Kulit Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Di Magetan. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum...
Febri Dwi Saputra
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Tindak Pidana Penganiayaan Ringan; Restorative Justice; Polresta Surakarta.
Nugraha Inggal Prasasti, E0019325, 2023, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan metode restorative justice terhadap penegakan hukum...
Nugraha Inggal Prasasti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Alat Bukti; Penetapan Tersangka; Praperadilan
Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan mengetahui permasalahan dalam pengabulan permohonan praperadilan menjadi tahap krusial dalam perlindungan hukum terhadap individu yang menganggap penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya cacat hukum. Putusan pengabulan atau penolakan permohonan praperadilan dapat mempengaruhi nasib individu yang mengajukan...
Septian Joddie Dwianur Sukono
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Akad musyarakah mutanaqisah refinancing, Ujrah, Sepihak
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akta bawah tangan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah refinancing yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dan disetujui oleh nasabah. Dalam akad tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa bank dapat mereview secara internal bank dan merubah ujrah secara sepihak, sementara nasabah...
Anas Maulan
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Aparatur Sipil Negara; Netralitas Birokrasi; Pembaharuan Hukum.
Andhika Handy Pratama, 2023, S312202002, REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA GUNA PENEGAKAN ETIK NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Tesis. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.Urgensi penegakan netralitas birokrasi menjadi isu yang penting bagi negara-negara yang menganut...
Andhika Handy Pratama
Tesis
SURAKARTA-Fak. Hukum-2023
Asuransi, Smart Contract, Agrikultur, Indonesia
Muhammad Alvin Fahar Nurfadillah. E0019274. 2023. TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN SMART CONTRACT PADA PERJANJIAN ASURANSI PERTANIAN (STUDI PERBANDINGAN ASURANSI PERTANIAN DI VIETNAM). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum penerapan Asuransi Pertanian berbasis Smart...
Muhammad Alvin Fahar Nurfadillah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
MUDP; Adat Bali; Waris Adat; Kedudukan Wanita
KOMANG TRI SETIA JAYA. S352202021, 2023. IMPLIKASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI DI DESA WIA-WIA, SULAWESI TENGGARA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan...
Komang Tri Setia Jaya
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Kepolisian Resor Surakarta; Pencurian kendaraan bermotor;Penegakan hukum
Pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindak kriminal yang masih banyak terjadi di Indonesia. Kepolisian Resor Kota Surakarta (Polresta Surakarta) mencatat tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di Kota Surakarta, terutama di tahun 2021 dan 2022, di mana kasus tersebut mengalami peningkatan paling banyak...
Dhea Tamara Pinka
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Belanda, Indonesia, Pelaksanaan CSR, Pembangunan Berkelanjutan
Perusahaan merupakan sekelompok orang yang memiliki suatu tujuan untuk menghasilkan laba. Perusahaan memiliki keterikatan dengan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah yang membutuhkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance yang memiliki 5 (lima) prinsip, yang salah satu prinsipnya merupakan pertanggungjawaban...
Rifky Efendi Yahya
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Perlindungan Hukum, Provider, Wanprestasi
Nomor telepon seluler merupakan salah satu bentuk penyediaan jasa telekomunikasi yang diberikan perusahaan provider sebagai salah satu kegiatan usahanya. Namun konsumen pengguna nomor telepon seringkali melanggar ketentuan salah satunya adalah membayar tagihan untuk memperpanjang masa aktif, sehingga perusahaan provider tidak mendapatkan hak atas...
Audrey Ramadhina Rachmawanto
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023