Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum tim e- sports dalam pemenuhan kewajiban pembayaran gaji, serta menganalisis kepastian hukum berdasarkan aturan hukum yang ada di Indonesia terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh...

Model Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Green Budgeting guna Mewujudkan Perbangunan Berkelanjutan di Daerah  

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta menilai efektivitas implementasi Prinsip...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pelaksanaan asesmen terpadu dalam  tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menilai efektivitas dan kekuatan asesmen terpadu dalam memengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian hukum menggunakan normatif dengan pendekatan kasus (case approach), berfokus pada Putusan Pengadilan...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji dalil-dalil serta alat bukti  yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, dan untukmengetahui apakah penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sesuaidengan konstruksi hukum acara peradilan agama dan hukumperkawinan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan resesi ekonomi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya akibat resesi ekonomi. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah...

<p class&equals;"MsoNormal" xss&equals;removed><b><span lang&equals;"IN" xss&equals;removed>YUSUF ABDUL KARIM&comma; BURHANUDIN HARAHAP&comma; HARI PURWADI&comma; 2025&period;...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan naturalisasi kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Statuta FIFA. Fokus utama dari studi ini adalah untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian dan implikasi regulasi serta memberikan...

Badan permusyawaratan desa sebagai representasi masyarakat desa, mempunyai peran untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munggur menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap transparansi dana desa. Penelitian...

<p class="MsoBodyText" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan eksplisit terhadap hak ingkar Hakim Konstitusi dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu instrumen untuk...