Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Konsekuensi Yuridis, Putusan MK, Peninjauan Kembali, UU Peratun
Konsekuesi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara
Penelitian ini mengenai konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terhadap peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) oleh badan ataupun pejabat TUN. Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menganalisa, dan mengetahui terkait dengan konsekuensi yuridis yang timbul dari terbitnya Putusan MK tersebut,...
Lia Nur Jannah
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Anak, Diversi, Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Diversi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kabupaten Boyolali
Perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap dua kasus pencurian oleh Anak antara Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl. Salah satu kasus Anak dapat diupayakan diversi sedangkan satu kasus lainnya tidak mendapatkan upaya diversi, sehingga penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan...
Tiara Fadjar Ratna Puspa
Skripsi
Solo-Fak. Hukum-2025
Penilaian Kinerja, Objektivitas, Akuntabilitas, Profesionalitas
Prinsip Objektivitas dan Akuntabilitas Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pegawai Mahkamah Konstitusi yang Profesionalitas, Kompeten, dan Kompetitif
Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menjamin profesionalitas, kompetensi, dan daya saing pegawai. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional menuntut ASN yang berkualitas, tidak hanya secara administratif,...
Nova Ayu Pratiwi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
perlindungan, anak, Peraturan Daerah No 3 tahun 2015
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PenyelenggaraanPerlindungan Anak; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbuldalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.Penelitian ini merupakan...
Avi Kurnia Putri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2018
Smart Contract, Pertanggungjawaban Hukum, Deployer, Programmer, Hukum Indonesia
Pertanggungjawaban Hukum Deployer dan Programmer Dalam Kegagalan Eksekusi Smart Contract Ditinjau Dari Hukum Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum deployer dan programmer dalam konteks hukum Indonesia atas kegagalan eksekusi smart contract dan juga mekanisme penyelesaian pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan kasus. Kasus...
Ahmada Aliftano Nugroho
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Bisphenol-A; Label BPA; Perlindungan Hukum Konsumen
Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Terhadap Label BPA Berdasarkan Peraturan BPOM
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Bisphenol-A pada kemasan di Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna AMDK yang mengandung Bisphenol-A. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan...
Qonita Yusrin Luthfiati
Skripsi
Surakarta -Fak. Hukum-2025
Pencemaran Nama Baik Media Sosial, Batasan Norma, Pertimbangan Hakim
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan norma dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN...
Khoirotu Nuril`afifah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
hak perempuan, industri ekstraktif, kesehatan lingkungan, keadilan gender, perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Terhadap Dampak Kesehatan Lingkungan di Sektor Industri Ekstraktif (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 beserta aturan turunannya; dan merumuskan perlindungan hukum yang optimal dalam menjamin hak-hak perempuan di sektor industri ekstraktif. Metode penelitian yang digunakan adalah...
Alfan Prahasta Adhisatya
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Guru Honorer, Kesejahteraan Guru, Peran Pemerintah Surakarta
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kesejahteraan Guru Honorer Di SD Kasatriyan Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dasar guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis...
Nur Intan Zahrotul Muhtar
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Konsumen, Kosmetik ilegal, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab
Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, sifat penelitian yang digunakan...
Dzaky Luqyana Fauzi
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
  • First
  • Previous
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • Next
  • Last
© 2026 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss