Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi kreditor maupun debitor untuk mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam proses PKPU, kreditor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perdamaian. Dalam hal ini kreditor konkuren lebih diuntungkan, karena...

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bermula dari permasalahan yang ada terhadap tindak pidana korupsi yang pada dasarnya tindak pidana tersebut tidak serta merta korupsi saja tetapi mengandung unsur kolusi dan nepotisme sehingga hal itu yang menjadi Landasan dengan di lakukannya pencegahan terhadap kolusi dan nepotisme maka tindak...

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana putusan yang dihasilkan memiliki sifat final and binding. Perkembangan saat ini, terdapat hal baru dan menarik dimana pemohon melakukan pengujian formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini belum ada mekanisme pengujian...

Perkembangan platform User Generated Content (UGC) seperti YouTube, TikTok, dan Likee di Indonesia meningkat pesat, memungkinkan pengguna mengunggah beragam konten mulai dari video cover lagu hingga klip potongan film tanpa mekanisme verifikasi izin hak cipta. Contohnya adalah sengketa PT Aquarius Pustaka Musik terhadap aplikasi Likee (Bigo...

Muqtadir Ghani Putranto, S362308025, 2025, Politik Hukum Hak Cipta Karya Digital Youtuber Sebagai Jaminan Kredit Untuk Pemberdayaan Ekonomi Digital. Tesis. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan bahwa pemanfaatan hak cipta karya digital YouTuber sebagai jaminan kredit...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindakan hakimdalam mengkonstatir peristiwa perceraian yang diputus verstek dalam putusanPengadilan Negeri Cirebon Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.Cbn. dan kesesuaianpertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang...

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pra-kontrak, terkhusus Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim pada putusan No....

Sella Ellissa Devita Sari. 2025. S362308027. Pertautan Hukum Kebijakan Halal Indonesia dengan Kerangka Hukum WTO/GATT: Konsistensi Substantive Provisions dan Public Morals Exception.Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi kebijakan...

Dewandira Darruning Sripradnya Rahmaidha. 2025. S362308016. PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BUDAYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PELAKU EKONOMI KREATIF. Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor penyebab...

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika hukum normatif dalampembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dan merumuskannomalai huikum peni men primaian dieia in tas ko cpode redikah ukumenganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitianmenunjukkan: Pertama, terdapat tiga problematika hukum normatif...