Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Anjing Pelacak, Alat Bukti Petunjuk, Pertimbangan Hakim, Kasasi
Telaah Kedudukan Anjing Pelacak sebagai Alat Bukti Petunjuk dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 194 K/PID/2021)
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anjing pelacak sebagai alat bukti petunjuk dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi penuntut umum pada perkara pembunuhan melalui studi Putusan Nomor 194 K/Pid/2021. Pertama, bagaimana kedudukan anjing pelacak sebagai alat bukti petunjuk pada perkara pembunuhan. Kedua, apakah...
Allyanisa Maulidyta
Skripsi
Surakarta, Indonesia-Fak. Hukum-2024
Pelayanan Publik, Perizinan Berusaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Online Single Submission Risk Bassed Approach (OSS-RBA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta
Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Online Single Submission Risk Bassed Approach Di Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta)
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaturan perizinan berusaha bagi UMKM melalui <em>Online Single Submission Risk Bassed Approach </em>pada Pemerintah Kota Surakarta, 2) Bagaimana implementasi dalam pendampingan pelayanan perizinan berusaha bagi UMKM melalui <em>Online...
Dhea Putri Sri Wahyuniarti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, Pelaku Usaha, Cacat Produksi
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Mobil Toyota Avanza Desember 2022 yang Terkena Penarikan Kembali Akibat Cacat Produksi (Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
                        ABSTRAKErwin Wahyu Saputra. 2024. E0020167. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AVANZA PRODUKSI DESEMBER 2022 YANG TERKENA PENARIKAN KEMBALI AKIBAT CACAT PRODUKSI (DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ). Fakultas Hukum Universitas...
Erwin Wahyu Saputra
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Bitcoin, Aset Kripto, Jaminan Umum, dan Kepailitan
Legalitas Bitcoin sebagai Aset Debitur dalam Kepailitan
Nurafifa Siti Aisah. 2023. E0020338. LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITUR DALAM KEPAILITAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas MaretBitcoin sebagai cryptocurrency dengan market tertinggi di dunia sehingga disebut digital gold. Meskipun bitcoin diperdagangkan di Indonesia sebagai alat investasi dan diakui sebagai...
Nurafifa Siti Aisah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Perusakan Hutan
Tinjauan Penggunaan Keterangan Ahli Perkayuan dalam Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/PN. Kln)
Indonesia memiliki kawasan hutan luas megang peranan penting bagi kelangsungan hidup. Penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan dapat dilaksanakan secara litigasi sebagaimana perkara Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln. Salah satu pembuktian dakwaan penuntut umum yaitu dengan alat bukti keterangan ahli perkayuan. Penelitian ini...
Anisa Rahmawati
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Afiliator, Opsi Biner, Restitusi
Kajian Yuridis Tentang Korban Penipuan Dalam Binary Option Berkedok Investasi
<p>Penelitian ini mengulas secara mendalam permasalahan yang timbul dari penipuan kasus investasi <em>Binary Option</em>, khususnya menyoroti hambatan yang dihadapi oleh korban untuk merealisasikan pemulihan atas kerugian finansial yang mereka alami. Melalui analisis yuridis yang cermat, penulis ingin...
Fajar Ramadani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Perlindungan Hukum, Penuntut Umum, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Progresif
Peran Penuntut Umum dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Melalui Pembayaran Ganti Kerugian pada Tindak Pidana Korupsi PD BPR Salatiga dalam Perspektif Keadilan Progresif
ABSTRAK Nana Rosita Sari, S332108023, 2024, Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Melalui Pembayaran Ganti Kerugian Pada Tindak Pidana Korupsi PD BPR Salatiga Dalam Perspektif Keadilan Progresif. Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Peran penuntut umum dalam penegakan hukum...
Nana Rosita Sari
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Cidera Janji; Ekeskusi Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitsi No.2/PUU-XIX/2021
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Mandiri Utama Finance (MUF) Solo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021
RAHMA TRESYA, E0020368, PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF) SOLO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Mandiri Utama...
Rahma Tresya
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Kontrak Pemerintah; Addendum Kontrak; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Kebebasan Berkontrak
Analisis Hukum Keberadaan Addendum Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo
ASANCAYA FAISA NAZHIFFAH, E0020084, ANALISIS HUKUM KEBERADAAN ADDENDUM KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.            Penulisan skripsi ini mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan, pertama terkait alasan hukum dilakukan addendum...
Asancaya Faisa Nazhiffah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Korupsi, KPK, Peradilan Koneksitas
Telaah Konseptual Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Koneksitas
Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP dan diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut, diketahui bahwa dalam menangani perkara pidana koneksitas harus diadili bersama-sama di...
Andini Timoer Putri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2024
  • First
  • Previous
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss