Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( Fak Hukum )

Penulis

Judul

Tahun

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Restitusi
Peranna Hakim dalam Pemenuhan Perlindungan Korban Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pemberian Restitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN. Blp)
Penelitian hukum ini menganalisis mengenai peranan hakim dalam memenuhi perlindungan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberian restitusi. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam melindungi hak yang dimiliki korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi sudah sesuai dengan...
Radyatama Arkan Cahyo Syahputro
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Churchill Mining, ICSID, investasi asing, pertambangan, BIT, UU Minerba, resentralisasi perizinan.
Implikasi Hukum Putusan ICSID Terhadap Kebijakan Perlindungan Inventasi Asing di Indonesia pada Kasus Churchill Mining PLC.dalam Kerangka Bilateral Investment Threaty (BIT)
Kasus Churchill Mining Plc. melawan Pemerintah Indonesia di hadapan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menjadi titik krusial dalam dinamika hukum investasi asing, khususnya di sektor pertambangan Indonesia. Sengketa ini berawal dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat entitas lokal mitra Churchill yang...
Rafina Wiyanti Hanafiah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Politik Hukum, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, HAM.
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
Puteri Chintami Oktavianti, Sunny Ummul Firdaus, Pujiyono Suwadi, 2025, POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, sudah seharusnya hal ini menjadi faktor...
Puteri Chintami Oktavianti
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Arisan Online, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Pemulihan Aset
Proyeksi Pemulihan Aset Melalui Konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Arisan Online
<div class="page" title="Page 17" xss=removed><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemulihan aset terhadap korban penipuan investasi...
Risma Aprilia Hidayatul Laeliyah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Validitas, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, Putusan Pengadilan Negeri.
Validitas Keputusan Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Papua Barat Mengenai Pembatalan Sertipikat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.G/2021/Mnk (Studi Kasus Nomor: 136/SK-92.MP.02.03/IX/2023).
Hendra Wasaraka, 2025, S352308021, VALIDITAS KEPUTUSAN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT MENGENAI PEMBATALAN SERTIPIKAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI NOMOR 42/Pdt.G/2021/Mnk (Studi Kasus Nomor: 136/SK-92.MP.02.03/IX/2023). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.            Penelitian hukum (tesis)...
Hendra Wasaraka
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Kata Kunci : Penadahan, Penerapan, Restorative Justice
Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Kebumen
Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang efisien, mudah diakses, sederhana, dan berbiaya rendah, dikembangkanlah konsep restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam kasus tindak pidana umum atau yang bersifat ringan. Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki...
Wisang Wahyu Ramadhani
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Perjanjian RCEP, Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing
Implikasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Penelitian ini membahas mengenai implikasi berlakunya Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia. Perjanjian RCEP memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian negara yang salah satunya dilaksanakan melalui pengurangan hambatan dalam perdagangan dan membuka akses pasar...
Muhammad Syandana Hibatullah Fayyadhindra
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa, Tanah Kas Desa, Keadilan, Kepastian Hukum.
Eksaminasi Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG Tentang Peggelapan Tanah Desa Girilayu di Kabupaten Karanganyar
Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama Majelis Hakim menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bahwa Terdakwa...
Purisa Cristiwi Winatalia
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Narkotika; Anak; Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Pelatihan Kerja
Pembuktian Dakwaan Dengan Kesaksian Penyidik dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Terhadap Pelaku Anak Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Skb)
<p xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dakwaan melalui keterangan saksi penyidik dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dalam perkara narkotika, dengan studi pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb....
Medina Edelweiss Gultom
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Asas Keadilan, Hukum Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Model Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berbasis Keadilan
Rd. Muhamad Billy Almalik, 2025, Model Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berbasis Keadilan. Pembimbing: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Perkembangan hukum kepegawaian bidang pemerintahan...
Raden Muhamad Billy Almalik
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
  • First
  • Previous
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • Next
  • Last
© 2026 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss