Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar prosedur operasional pada pemasangan intubasi endotrakeal di rumah sakit sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum dalam memperkuat pelaksanaan peraturan internal...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemanfaatan kawasan hutan konservasi di Taman Hutan Raya (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Karanganyar, khususnya dalam konteks pengembangan wisata alam yang berlandaskan pada asas manfaat dan asas lestari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengelolaan kawasan konservasi yang...

Zhulfani Junnaika Wibowo. 2025. S352308046. PERTIMBANGAN HAKIM DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/TUN/2024). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian hukum...

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi merupakan hak korban yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku, dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, mengkaji perilaku menyimpang anak dari sudut pandang kriminologi, serta mengevaluasi peran dan upaya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dalam menangani kasus tersebut. Fenomena peningkatan kasus perkosaan oleh anak menjadi...

<span id="docs-internal-guid-659630a4-7fff-8e7e-fa77-e369602129a1" xss="removed"><p dir="ltr" xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian kesaksian meringankan dari orang tua terdakwa pada perkara persetubuhan terhadap...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan posisi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang ditempatkan di rumpun lembaga eksekutif dalam penegakan hukum serta menganalisis upaya mereposisi kedudukan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dari rumpun lembaga eksekutif ke lembaga mandiri dalam perspektif...

Persetujuan Bangunan Gedung atau sering disebut PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Perubahan ini tentu akan membawa perbedaan dimana sebelum menjadi...

<p class="p1" xss="removed">Penelitian ini mendeksripsikan permasalahan, <i>pertama, </i>sistematika perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang seiring berjalannya waktu karyanya digunakan secara komersial di media sosial tanpa ijin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28...

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama, yakni: pertama, apakah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual...