Konflik Norma; Melaporkan; Notaris; Transaksi Mencurigakan.Conflict of Norms; Reporting; Notary; Suspicious Transaction.
Berdasarkan ketentuan UUJN Notaris memiliki kewajiban kerahasiaan jabatan atas...
Richard Alkhalik
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Akta Elektronik; Akta Otentik; Cyber Notary
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan
pemahaman baru terhadap akta elektronik sebagai akta otentik dan memberikan
sebuah konsep untuk penerapan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian ini
adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang- undang, pendekatan
konseptual dan pendekatan perbandingan dengan menggunakan...
Ilham Bagaskara Aji
Tesis
SURAKARTA-Fak. Hukum-2025
restitusi, perlindungan, penjualan, pertimbangan, restoratif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dan bentukperlindungan hukum terhadap korban dalam menjatuhkan restitusi serta penetapanpenjualan aset terdakwa dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus(case approach), serta menggunakan bahan hukum primer dan...
Diaz Umar Firmansyah
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Relokasi, Sosiolegal, Keadilan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan
Penelitian ini bertujuan menganalisis rendahnya
partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi serta merumuskan model
partisipasi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah
sosiolegal, menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan studi
empiris di Kelurahan Petobo, Kota Palu Selatan, wilayah terdampak...
A. Aris Swantoro
Disertasi
2025-Fak. Hukum-2025
upah; tenaga kerja/buruh; pengusaha; keadilan Pancasila; kesejahteraan
Penentuan upah yang layak bagi tenaga kerja/buruh bukan
merupakan perkara yang mudah. Banyak hal yang harus diperhitungkan, mulai dari
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup. Selain itu terdapat banyak
kepentingan di dalamnya, mulai dari kepentingan pengusaha, kepentingan
penguasa/pemerintah dan juga kepentingan tenaga kerja atau buruh...
Widiatama
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Digital Rupiah, Kebendaan, Regulasi
Penelitian ini menganalisa
pengaturan penerbitan Uang Rupiah Digital dan lembaga berwenang yang
menerbitkan Uang Rupiah Digital, serta status kebendaan Uang Rupiah digital
sebagaimana diatur dalam Undang undang Mata Uang dalam kaitannya dengan
kebendaan dalam perspektif KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum yuridis...
Panji Muhammad Ilyas
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Anak Angkat; Pertimbangan Hakim; Sengketa Waris; Tanpa Surat Wasiat; Upaya Hukum
Penelitian ini membahas masalah utama yaitu indikator yang digunakan
hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor
27/Pdt.G/2019/PN.Plk, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak angkat
yang tidak mendapatkan surat wasiat. Penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif bersifat preskriptif dan terapan,...
Raden Mas Mukti Haryo Wisnu Cokrodewo
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Warisan, Ahli Waris Pengganti, Kesadaran Hukum, Kampung Kauman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan bagi ahli
waris pengganti di Kampung Kauman Yogyakarta serta penerimaannya sebagai bagian dari
kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh
masyarakat dan...
Vahra Fentisa Salsa Bila
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Pos Lintas Batas Negara, Ekonomi Perbatasan, Batugade, Timor -Leste.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Pos LintasBatas Negara (PLBN) Batugade terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal diDesa Batugade, Timor-Leste. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif,data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitianmenunjukkan...
Lucio Castanheira Da Cruz Dos Santos
Skripsi
SOLO-Fak. Hukum-2025
Hak untuk dilupakan, perlindungan korban, pornografi balas dendam
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang regulasi hak untuk dilupakan dalam rangka untuk perlindungan korban pornografi balas dendam di Indonesia, hak ini termuat di dalam General data protection regulation di dalam Pasal 17, kemudian negara Indonesia mengkodifikasi di dalam Undang-Undang ITE di dalam Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4). Di...
Alriansyah Sakhi Fauzan
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025