AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Waduk Jatigede Sumedang dan untuk bentuk dan besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Waduk Jatigede Sumedang sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.Penelitian hukum...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surakarta, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan retribusi  sampah di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach)...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dalam melindungi warga negaranya yang menjalani proses hukum di negara lain yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018. Perlindungan dapat dilakukan karena Pemerintah Republik...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan bahan...

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip good faith oleh China atas putusan Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut China Selatan sebagai negara yang bersengketa. Putusan dari sengketa Laut China Selatan dikeluarkan dalam rangka sebagai upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara serta mencapai...

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas pembatasan penggunaan senjata dalam konlik di lautan dengan membandingkan dua perspektif hukum yakni Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Perang Islam.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dengan...

AbstrakKajian ini bertujuan untuk menerangkan dan menganalisa bahwa otoritas penahanan yang termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP cenderung elastis karena meletakkan perasaan khawatir sebagai pertimbangan boleh atau tidaknya suatu penahanan yang akan dianalisa dalam perspektif due process of law dan fungsi perlindungan.Kajian ini menggunakan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid.B/2014/Pn.Dpu pada tanggal 4 Juni 2014.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif...

AbstrakArtikel ini mengkaji permasalahan tentang apakah perlindungan pekerja alih daya atau outsourcing di Indonesia sudah sesuai dan sudah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja alih daya atau outsourcing. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskiptif dan terapan. Jenis data primer dan sekunder yang...

AbstrakTopik utama yang akan penulis bahas yaitu pemberian hak paten. Dalam hak paten tersebut akan ditelah mengenai hak inventor apabila inventor tersebut adalah seorang karyawan dari suatu perusahaan yang akan di analisis berdasarkan pengaturan yang ada.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang...