Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyertaan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk threesome pada Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby dan pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk threesome menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan tingkat satu menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dalam perkara perceraian dan menganalisis ada tidaknya penyimpangan Prinsip Peradilan Stare Decisis dalam menjatuhkan putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh Hakim.Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai landasan yuridis pelaksanaan konsepsi rencana tuntutan dan pengaruh rencana tuntutan tersebut terhadap hak merdeka yang dimiliki penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan...

Kemajuan di bidang teknologi komputer yang dilengkapi fasilitas internet telah menyebabkan, mempengaruhi, dan membentuk tingkah laku masyarakat yang tidak bisa dikontrol dalam batas-batas wilayah dan waktu, sehingga dengan kemajuan itu, permasalahan timbul ketika bentuk kejahatan semakin lama semakin maju, namun ternyata tidak diimbangi dengan...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia dan juga untuk mengetahui keabsahan penggunaan smart contract blockchain Ethereum untuk transaksi elektronik yang dikaji dari legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran pada era Revolusi Industri 4.0. Penelitian hukum normatif ini...

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam dengan menemukan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara terhadap lubang bekas tambang (void) yang tidak berbasis keadilan ekologis serta membangun dan merumuskan sistem pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang terhadap...

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara melainkan merupakan bagian dari wilayah adat menjadi bentuk penghapusan negaraisasi yang dapat dianggap sebagai sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999...

Hakim pada dasarnya memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Cerminan hakim dalam mengadili suatu perkara di pengadilan dapat dilihat dari isi putusan atau vonis yang disusun dan dibacakannya. Selain dari pada itu, hakim juga...

Peradaban yang ditandai hadirnya Teknologi Artificial Intelligence telah nyata membawa kemudahan bagi manusia sekaligus resiko berbahaya secara bersamaan. Pedoman etika Artificial Intelligence Indonesia memberi arah bahwa teknologi Artificial Intelligence tidak boleh dimatikan namun didampingi dengan regulasi yang mendukung. Hukum berperan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan seseorang menjadi wakil kelas (Class Representative)dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh wakil kelas (Class...