Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap publik ditinjau dari Undang-Undang Tentang Partai Politik.            Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan...

BSTRAK  Penelitian  ini mengkaji  dan menjawab  permasalahan mengenai  penilaianpembuktian  keterangan  Istri  dan  Paman  Terdakwa  sebagai  saksi  yangmeringankan dalam perkara penggelapan karena hubungan kerja secara berlanjutdengan ketentuan KUHAP.  Penelitian normatif yang...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akibat hukum yangditimbulkan karena salah salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjianwaralaba serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kulinedi Indonesia.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalahpenelitian normatif. Pendekatan yang digunakan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi terhadap transaksi self dealing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukumdalam penyelenggaraan bisnis pengangkutan orang berbasis real time ride sharingpada bisnis angkutan online Grab Car dan implikasi hukum yang timbulterhadapnya atas ketentuan Bab IV Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang...

ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan permohonankasasi Penuntut Umum terhadap penerapan sanksi pidana dibawah ketentuan minimumdalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sesuai dengan Pasal 253KUHAP dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasiPenuntut Umum  dalam  tindak...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan guna mengetahui jenis-jenis sanksi adat yang ada danberlaku di  dalam masyarakat adat Baduy beserta perilaku-perilaku yangdilakukan oleh masyarakat adat Baduy itu sendiri maupun perilaku yangdilakukan oleh masyarakat luar Baduy yang  dianggap sebagai suatu pelanggaranadat dan juga guna mengetahui penerapan...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong perkembangan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah di Indonesia, serta perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat...

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan Keistimewaan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014...