Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Fakultas ( fak )

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalaha, pertama mengapa hutan adat dilepaskan statusnya sebagai hutan negara oleh Mahkamah Konstitusi Kedua, bagaimana implementasi serta dampak pascaberlakunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan kedudukan dan perlindungan terhadap hutan adat.           ...
Ragil Meiliana Nur Fitri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Produk Hukum Desa
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPKal Trimulyo dalam pembentukan produk hukum di Kalurahan Trimulyo serta hambatan yang ditemukan oleh BPKal Trimulyo saat melaksanakan fungsinnya dalam pembentukan produk hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memiliki sifat deskriptif. Jenis dan sumber data...
Rhea Wirastri
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Pembaharuan Hukum Pidana, Contempt Of Court, Mahkamah Konstitusi RI.
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP FORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) GUNA MEWUJUDKAN SUPREMASI KONSTITUSI DI INDONESIA(STUDI KETIDAKPATUHAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN 2010-2020)
Penelitian disertasi ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengapa diperlukan urgensi pembaharuan hukum pidana dalam formulasi tindak pidana penghinaan peradilan (contempt of court) terhadap ketidakpatuhan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi RI dan bagaimana konstruksi ideal pembaharuan hukum pidana dalam formulasi tindak pidana penghinaan...
Seno Wibowo Gumbira
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Anak Usia sekolah; Perlindungan Hukum; Perceraian
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PERCERAIAN ANAK USIA SEKOLAH
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan, pertama, perlindungan hukum eksisting perceraian anak usia sekolah ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Kedua, problematika hukum perlindungan perceraian anak usia sekolah dan ketiga, Model perlindungan hukum yang optimal pada perceraian anak usia sekolah ditinjau dari UU...
Liony Kristine Gultom
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Beda Agama, Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PUU-XX/2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuat keputusan pada penetapan perkawinan beda agama tepatnya pada Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor...
Alaya Aqsha Irtafany
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Pencurian, Restorative Justice, Penuntut Umum
KAJIAN TEORETIK PERAN PENUNTUT UMUM DAN OPTIMALISASI MANFAAT DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN (STUDI SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR: 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penuntut umum dan manfaat yang didapat dari penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan restorative justice di Pangkalpinang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang...
Joel Christofel Hinsa Tambun
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Penataan, Konsolidasi Tanah, Permukiman Kumuh
PENATAAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH UNTUK PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SEMANGGI KOTA SURAKARTA
YUNITYA HILDA NATASYA. 2023. E0019444. PENATAAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH UNTUK PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SEMANGGI KOTA SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penataan konsolidasi tanah untuk permukiman kumuh dan hambatan yang...
Yunitya Hilda Natasya
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Kendala, Perkawinan Agama.
PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN AGAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
Penelitian ini menganalisis faktor kendala pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan agama di Kota Surakarta dan upaya hukum untuk meningkatkan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan agama oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat...
Anjar Ryan Harimurti
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Digitalisasi, UMKM, Undang-Undang Cipta Kerja, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SRAGEN TERHADAP DAMPAK DIGITALISASI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Api Nugroho Setyo Putro, S362108005, Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sragen terhadap Dampak Digitalisasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum pelaku Usaha Mikro Kecil...
Api Nugroho Setyo Pu
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2023
Keabsahaan, Alat Bukti, Pendaftaran Tanah
KEABSAHAN ALAT BUKTI DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan alat bukti yang digunakan dalam pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, penilitian ini juga membahas tentang kekuatan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda...
Thoriq Nurwahid
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2023
  • First
  • Previous
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss