Komisi Yudisial memiliki peran penting sebagai lembaga negara pendukung rumpun kekuasaan kehakiman. Pernanan ini diwujudkan dalam proses pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 dinilai mampu menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dan menjaga independensi peradilan melalui...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaporan serta akibathukum apabila tidak melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) padaPerseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentangPenerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam RangkaPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...

<p dir="ltr" xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana di PT. BPR Bhumikarya Pala Sleman, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari upaya hukum tersebut. Kredit...

Penulisan ini bertujuan menganalisis dan mengkaji fungsi DinasLingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai yangdi Kota Surakarta serta hambatan dan strategi  pengendalian pencemaran sungai dikota Surakarta untuk mengurangi beban pencemaran sungai yang ada di Surakarta.Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpenuhan karakteristik smart contract dalam karakteristik kontrak elektronik, dan mengkaji keterpenuhan keabsahan smart contract sebagai kontrak elektronik dalam perspektif civil law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian fotokopiakta jual beli sebagai alat bukti dan pertimbangan Mahkamah Agungmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam sengketa kepemilikantanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, denganmenggunakan metode pendekatan kasus dan bersifat deskriptif....

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender danpenegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender diIndonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifatpreskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturanyang berkaitan dengan Pasal 22 UU...

<p class="MsoNormal" xss=removed><b>PARAKLEYTO MAJMA  AL-BAHRAYN, E0021349, 2025. PENYELESAIAN TANAH <i>SULTAN GROUND</i> DAN <i>PAKUALAMAN GROUND</i> YANG DIKUASAI MASYARAKAT BERDASARKAN ASAS KERAKYATAN....

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji validitas kebijakan Menteri Perdagangan terkait ekspor pasir laut dalam perspektif keadilan ekologi. Kebijakan tersebut dinilai memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut, serta potensi konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan perlindungan ekosistem. Dalam konteks...

<p>Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai faktor faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen buku nikah di Surakarta dan upaya...