AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.Penulisan hukum ini...

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk...

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat...

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui pembuktian dakwaan penuntut umum dengan mendengarkan keterangan ahli kehutanan dalam perkara memasuki kawasan hutan lindung dengan peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran dan perusakan lingkungan telah sesuai pasal 184 KUHAP dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua Terpidana mati Michael Titus Igweh serta pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa terhadap Terpidana mati sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum...

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai alasan permohonan kasasi yang di ajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 63/ Pid.Sus/2014/ PN.Psp atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam perkara penebangan pohon dihutan produksi milik PT Toba Pulp Lestari Tbk. dengan Terdakwa Samsul Bahri Simatupang dan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan sampah terkait Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.Data yang...

Penelitian ini mengkaji hubungan kerja dan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Pracimantoro  dengan Pemerintah Desa Gebangharjo  dan hambatan serta solusi yang terjadi dalam hubungan kerja dan koordinasi terkait pengelolaan Desa Wisata Kawasan Karst di desa Gebangharjo.Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah ...

AbstrakPenulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terhadap hal, pertama adalah bagaimana implementasi normatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan artikel 53 United Nations Conference of The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, menganalisis...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar Judex Facti keliru menafsirkan tindakan melawan hukum sebagai wanprestasi serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang...