Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua,...

Negara memiliki peran dan tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Klasifikasi Hak Asasi Manusia, Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yakni non derogable rights dan derogable rights. Non derogable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia dalam pemenuhan hak mahasiswa peserta program pendidikan dokter spesialis selama masa pandemi. Mahasiswa peserta program pendidikan dokter spesialis harus melaksanakan tugas belajar mengajar dan peningkatan kasus positif COVID-19 tidak berbanding lurus dengan ketersediaan...

ABSTRAK Cahyani Utari, S301808001, 2018, PENGATURAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI KOTA PEKANBARU.Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih banyak pelayanan klinik kecantikan di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan standar...

Infomed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran sering belum dimaknai dengan teliti baik dari dokter maupun pasien. Akibatnya sering terjadi sengketa medik yang berakar dari kesalahpahaman antara dokter dan pasien. Rumusan masalah yang diangkat meliputi konstruksi hukum antara informed consent dalam perjanjian terapeutik dan bentuk...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pengaturan Telemedicine belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pasien di Indonesia, dan merumuskan konsep ideal pengaturan telemedicine di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan berupa...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal yaitu, Pertama, tentang faktor yang melandasi diperlukannya perlindungan hukum warga negara yang terkena KIPI setelah vaksinasi covid-19 berdasarkan hak asasi manusia; Kedua, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga terdampak KIPI setelah vaksinasi covid-19 untuk pemenuhan hak...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kode etik kedokteran dalam melihat profesi kedokteran sebagai eksekutor kebiri kimia dan mengonsepkan pengaturan yang ideal dalam penerapan sanksi kebiri kimia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan...

AbstrakPembuatan rekam medis dalam penyelenggaraan praktik bidan di Sidoarjo terbilang masih rendah, padahal rekam medis merupakan upaya perlindungan hukum bagi bidan dan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan pembuatan rekam medis dalam praktik bidan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan atas ketidakpatuhan...

AbstrakTujuan penelitian ini adalah meneliti sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam perspektif keadilan.  Penerapan sistem kapitasi di Indonesia sudah di lakukan sejak 2014 yang dimaksud sistem kapitasi disini adalah besaran pembayaran perbulan yang harus dibayarkan oleh jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat...