Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kode etik kedokteran dalam melihat profesi kedokteran sebagai eksekutor kebiri kimia dan mengonsepkan pengaturan yang ideal dalam penerapan sanksi kebiri kimia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan...

AbstrakPembuatan rekam medis dalam penyelenggaraan praktik bidan di Sidoarjo terbilang masih rendah, padahal rekam medis merupakan upaya perlindungan hukum bagi bidan dan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan pembuatan rekam medis dalam praktik bidan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan atas ketidakpatuhan...

AbstrakTujuan penelitian ini adalah meneliti sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam perspektif keadilan.  Penerapan sistem kapitasi di Indonesia sudah di lakukan sejak 2014 yang dimaksud sistem kapitasi disini adalah besaran pembayaran perbulan yang harus dibayarkan oleh jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat...

AbstrakBPJS kesehatan merupakan program yang dicanangkan pemerintah untukpemerataan pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas kesehatan baik di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun di tingkat lanjutan (FKRTL). Sebagaimana...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Unsur Kelalaian Pada Perkara Medik Dalam Prespektif Pertanggungjawaban Bagi Dokter.   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal , dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke 3 . Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis evaluatif . Jenis data sekunder  meliputi...

ABSTRAK Gusti Ayu Utami, S301508002, Restriksi Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Dalam Hal Penggunaan Ultrasonografi (USG) Oleh Bidan Praktik Mandiri. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan...

Legalisasi aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 ini hanya diperbolehkan dengan dua kriteria yaitu indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Selain itu, tindakan aborsi...

AbstrakPenelitian  ini mengkaji tentang hak asasi manusia dalam ethuanasia berdasarkan hukum positif, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah indonesi untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia dalam tindakan euthanasiaKata kunci: perlindungan hak, pemenuhan hak, penghormatan hak, hak asasi manusia,...

AbstrakTriana Widati, S301508005. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Kegawatdaruratan BPJS Kesehatan Dengan Diagnosa Di Luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat Di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien...

Pemilihan jenis kelamin anak dapat dilakukan dengan reproduksi bantuan. Metode yang digunakan yaitu pemisahan sperma (sperm sorting) atau dengan metode Pre Implantation Genetic Diagnosis (PGD). Indonesia melegalkan pemilihan jenis kelamin dengan menggunakan reproduksi bantuan untuk anak kedua dan selanjutnya yang diatur pada Pasal 44 Peraturan...