PEMALSUAN AKTA OTENTIK
ABSTRAKDalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian ini termasuk ke dalam...
Agus Priono
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
KONSUMEN, BPSK, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
AbstrakArtikel ini bermaksud menganalisis tentang Implementasi fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, dimana badan perlindungan konsumen ini sangat berperan besar dalam penyelesaian sengketa yang sering terjadi di masyarakat dan keberadaannya sebenarnya sangat...
Adhitya Bagus Kuncoro
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
POLITIK HUKUM, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DAN OTONOMI DAERAH
AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri...
Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
JAKSA, PENGAWASAN, APARATUR SIPIL NEGARA.
AbstrakPengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan secara internal dilakukan oleh Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) dan secara eksternal oleh Komisi Kejaksaan (Komjak), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) maka pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan dilakukan juga oleh...
Teguh Subroto
Tesis
Surakarta-F. Hukum-2017
EFEKTIVITAS, PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997, PROYEK NASIONAL AGRARIA
ABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan hambatan serta solusi pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Karanganyar.Metode penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. ...
Kelik Budiyono
Tesis
Surakarta-F. Hukum-2017
PERATURAN DAERAH, PERIZINAN, INVESTASI, LINGKUNGAN
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercukupan Peraturan Daerah di Kota Surakarta terkait dengan perizinan untuk ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga mengkaji model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta.Penelitian ini...
Nur Sulistiyaningsih
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2017
PENEGAKAN; POLISI; PERSAMAAN;PENGAWASAN
ABSTRAKTulisan ini mengkaji dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 Undang-undang lalu lintas dan jalan mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah....
Erwin Syahruddin
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN
Penelitian ini mengkaji pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam sistem peratiran perindang- undangan di Indonesia, mengetahui kekuatah hukumnya serta merumuskan pengaturan ideal Peninjauan Kembali perkara pidana pasca terbitnya...
Agung Barok Pratama
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penyebab diperlukan pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah dalam sistem pemerintah daerah; (2) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai; (3) untuk mengetahui pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah yang...
Suprianto
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
IMPLEMENTASI, OTONOMI KHUSUS, PENGUATAN, NKRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemntasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam bentuk Otonomi Daerah, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian diganti menjadi Provinsi Papua...
Sebedeus Hitokdana
Tesis
Surakarta -Pascasarjana-2018