Daftar Dokumen Prodi ( S 2 Ilmu Hukum Hukum Kebij )

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya

Hasil pencarian 201 - 210 dari 253 dokumen
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Universitas Sebelas Maret
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Apa Yang Menyebabkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Di Universitas Sebelas Maret Belum Berjalan Secara Optimal. Penelitian Ini Merumuskan Tentang Mengapa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan...
Imas Muslimah
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2012
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penggalangan Dana Wukirwati Menurut Pendekatan Hukum Responsif
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kewenangan Bupati Sragen Dalam Penggalangan Dana Dari Masyarakat Melalui Peraturan Bupati Sragen Tentang Pengelolaan Dana Wujud Mikir Sukowati (WUKIRWATI) Kabupaten Sragen. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif Atau Doktrinal, Yaitu Berdasar Pada Hukum Positif Di Dalam Sistem...
Suharto
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2012
SINKRONISASI
Sinkronisasi dan Sinergitas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pertambangan di Kawasan Hutan dada Era Otonomi Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan pada era otonomi daerah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengsinkronkan dan mengsinergiskan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum...
Lies Setyawati
Tesis
surakarta-pascasarjana-2012
PEMILU KEPALA DAERAH
Kesesuaian kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 terkait dengan pemeriksaan dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan pasal 24c undang-undang dasar 1945
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kewenangan Mahkamah Konstitusi Reoublik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terkait dengan pemeriksaan dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini...
Megafury Apriandhini
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2012
PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum di wilayah laut teritorial indonesia oleh tni-al berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara
Penelitian ini beranjak dari permasalahan, kesatu Apakah TNI-AL sudah melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan kedua Apakah ada kendala-kendala dalam penegakan hukum di wlayah laut teritorial Indonesia oleh TNI-AL berdasarkan Undang-Undang Nomor 3...
Matheus Ramses Romeantenan
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2011
SEKOLAH TANPA MEMUNGUT BIAYA
Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Tanpa Memungut Biaya Sebagai Upaya Pemerataan Hak Pendidikan Anak Di Kota Surakarta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah tanpa memungut biaya di Surakarta,ndan untuk menditesiskan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah plus di Kota Surakarta sebagai salah satu upaya pemenuhan terhadap hak anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Sedangkan sifat...
Pratami Wahyudya Ningsih
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2011
KEBIJAKAN
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai...
Fajarwati Kusuma Adi
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2011
PENDEKATAN KONSEPTUAL
Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat
Tuti Widyaningrum. S310409027. 2011. Pendekatan Konseptual dan Implikasi Normatif Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan dan pendekatan yang mendasari Mahkamah Konstitusi...
Tuti Widyaningrum
Skripsi
Surakarta-Pascasarjana-2011
KOMPONEN STRUKTUR
Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Lembaga Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojon
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya...
Lucius Sunarno
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2009
OTONOMI DAERAH
Kebijakan otonomi daerah dalam pasal 18 uud 1945 pasca amandemen ditinjau dari politik hukum di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan alasan disusunnya kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen dalam bentuk Otonomi Seluas-luasnya, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus ditinjau dari politik hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif...
Achmad
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2010