AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri...

AbstrakPengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan secara internal dilakukan oleh Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) dan secara eksternal oleh Komisi Kejaksaan (Komjak), namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) maka pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan dilakukan juga oleh...

ABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan hambatan serta solusi  pelaksanaan  Proyek  Nasional  Agraria  (PRONA)  di  Kabupaten Karanganyar.Metode penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal atau penelitian   hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten   Karanganyar.  ...

AbstrakPenelitian   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   ketercukupan   Peraturan Daerah di Kota Surakarta terkait dengan perizinan untuk ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga mengkaji model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta.Penelitian ini...

ABSTRAKTulisan ini mengkaji dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 Undang-undang lalu lintas dan jalan mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah....

Penelitian ini mengkaji pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam sistem peratiran perindang- undangan  di  Indonesia,  mengetahui  kekuatah  hukumnya serta merumuskan pengaturan ideal Peninjauan Kembali perkara pidana pasca terbitnya...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penyebab diperlukan pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah dalam sistem pemerintah daerah; (2) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai; (3) untuk mengetahui pengaturan kebijakan tentang perangkat daerah yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemntasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam bentuk Otonomi Daerah, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian diganti menjadi Provinsi Papua...

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji tentang sebuah model ideal pembinaan dan pengawasan Camat  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dan sifa tpenelitian ini adalah preskriptif. Hasil penelitian terdapat Camat memiliki kendala...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dan untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan...