Logo UNS Institutional Repository
  • Home
    • Informasi
      • Bebas Pustaka dan Unggah Mandiri
      • Legal Warning
      • Cara Menjadi Anggota
      • Panduan Akses Repositori
      • Visualisasi Riset
      • Tentang
    • Statistik
      • Dokumen Dibaca
      • Dokumen Diunduh
      • Dokumen per Fakultas
      • Dokumen per Prodi
      • Dokumen Terkini
      • Jenis Dokumen
      • Pengunjung
  • Kontak
  • Login

Daftar Dokumen Prodi ( S 2 Ilmu Hukum Hukum Kebij )


Hasil pencarian 81 - 90 dari 242 dokumen
KEJAKSAAN, PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, KORUPSI.
Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo
AbstrakPenelitian ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkaratindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan kajian hukum kebijakan publik dan studi keefektivitasan hukum.Berdasarkan   jenisnya   penelitian   ini   merupakan   penelitian   problem solution, karena berusaha untuk menemukan...
Sara Hersriavita
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
PENGELOLAAN SAMPAH
Model ideal pengelolaan sampah untuk mewujudkan konsep zero waste di kota Surakarta (studi atas peraturan daerah kota Surakarta nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan konsep Zero waste di Kota Surakarta dan pengaturan sampah untuk mewujudkan konsep zero waste di Kota Surakarta.    Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif dengan...
Nathania Olga Br Nababan
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
PENYUSUNAN; PENETAPAN; IMPLEMENTASI
Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya di singkat BPD) dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan untuk  menjelaskan faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di...
Sri Nurhayati
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
POLITK HUKUM, TENAGA KERJA ASING, KEIMIGRASIAN, DAN PENGAWASAN
Kebijakan Selektif Keimigrasian dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Politik Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan selektif keimigrasian dalam mewujudkan  politik hukum tenaga kerja asing di Indonesia terkait peraturan-peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, mengkaji pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dalam mendukung terwujudnya Politik Hukum Tenaga Kerja Asing Di...
Meiliana Wanda Agesa
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2017
POLITIK HUKUM; NON-LEGALLY BINDING; REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA; PELAYANAN PUBLIK
Analisis Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai Instrumen Pencegahan Maladministrasi
Tulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara...
Agung Ariyanto
Tesis
Surakarta-Pascasarjana-2017
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN, PENGATURAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN, PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN, PROGRAM DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Efisiensi Birokrasi Penerbitan Izin Usaha Perkebunan dalam Mensejahterakan Rakyat (Studi Dinas Perkebunan Provinsi Riau)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peraturan Perundangundangan mengenai Perkebunan Provinsi Riau yang berada di bawah pengelolaan dinas teknis terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam rangka pengolahan perkebunan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Peraturan...
Fandi Satria
Tesis
Surakarta -Pascasarjana-2017
TNI, POLITIK HUKUM, TERORISME, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Politik Hukum Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme Ditinjau dari Aspek Pertahanan Keamanan Negara
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode...
Deny Puspitasari
Tesis
Surakarta -Pascasarjana-2017
KEBIJAKAN; IZIN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR; TAMAN NASIONAL; PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Kebijakan Pemberian Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis penerapan  kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air di taman nasional khusunya Taman Nasional Kerinci Seblat. Penerapan Permenhut P.64/Menhut-II/2013 Tentang Pemanfatan air dan energi air di Taman Nasional dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang...
Arif Wibowo
Tesis
Surakarta -Pascasarjana-2017
KESEHATAN REPRODUKSI, PEREMPUAN NARAPIDANA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Pemenuhan Hak atas Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen,  serta  kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam  pemenuhan  hak  atas kesehatan reproduksi bagi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.Penelitian ini adalah...
Bambang Irawan
Tesis
Surakarta -Pascasarjana-2017
EVALUASI KEBIJAKAN, KOTA LAYAK ANAK
Evaluasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta tentang kota layak anak terhadap ABH (anak berkonflik dengan hukum ) berkaitan mengenai isu pemenuhan hak anak.
Anak adalah generasi penerus bangsa. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentrasformasikan hak-hak anak ke dalam...
Yoel Andar Simanjuntak
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2016
  • First
  • Previous
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Next
  • Last

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Lihat selengkapnya

Fakultas

Lihat selengkapnya
© 2025 UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret | rss